18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KASUS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK MULYADI Bupati Indra Catri dan Sekda Ditetapkan Tersangka

PADANG, KP – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan Bupati Agam Indra Catri dan Sekretaris Daerah (Sekda) Martias Wanto sebagai tersangka. Dua petinggi di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Agam itu terseret dakam pusaran kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap anggota DPR RI Mulyadi.

Sekadar informasi, Indra Catri merupakan bakal calon Wakil Gubernur Sumbar berpasangan dengan petahana Nasrul Abit yang diusung Partai Gerindra. Sedangkan Mulyadi merupakan bakal calon Gubernur Sumbar berpasangan dengan Ali Mukhni yang diusung Partai Demokrat dan PAN.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan penetapan tersangka tersebut. Penetapan tersangka itu sesuai surat nomor 32/VIII/2020 Ditreskrimsus dan sesuai surat penetapan nomor 33/VIII/2020 Ditreskrimsus tertanggal 10 Agustus 2020. Sebanyak 18 saksi diperiksa, termasuk melibatkan saksi ahli, ITE dan kriminologi serta hasil laboratorium forensik.

“Setelah dilakukan pengembangan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Satake Bayu di Mapolda Sumbar, Selasa (11/8).

Indra Catri dan Martias Wanto beberapa waktu lalu sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang berawal dari laporan atas nama Revli Irwandi bernomor LP/191/V/2020/SPKT Sbr. Bentuk pencemaran nama baik itu terjadi di media sosial Facebook yang diketahui akun bodong. Akun bernama Mar Yanto memposting foto sekaligus kata-kata yang tidak pantas.

Dalam kasus ini, sebelumnya juga sudah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka berinisial ES (58 tahun), RH (50tahun), dan RP (33 tahun) yang diamankan di Kabupaten Agam serta Kota Padang.Para tersangka disinyalir memiliki peran masing-masing dalam melakukan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook.

Polisi: Indra Catri Turut Peran Serta

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan Indra Catri dan Martias Wanto ‘turut serta’ dalam perkara tersebut. Meski begitu dia tidak merinci peran Indra Catri maupun Martias Wanto.

“Perannya turut serta dalam perkara tersebut. Penyampaian hanya turut serta dalam rangkaian kejadian itu,” kata Satake Bayu.

Penetapan tersangka dua petinggi di Pemerintahan Kabupaten Agam itu sesuai surat nomor 32/VIII/2020 Ditreskrimsus dan sesuai surat penetapan nomor 33/VIII/2020 Ditreskrimsus tertanggal 10 Agustus 2020. Sebelumnya, gelar perkara atas kasus ini dilakukan di Bareskrim Mabes Polri. Sebanyak 18 saksi diperiksa, termasuk melibatkan saksi ahli, ITE dan kriminologi serta hasil laboratorium forensik.

“Dari hasil itu ada tersangka tambahan. Pertama MW (Martias Wanto) dan Kedua adalah IC (Indra Catri). Memang mereka Bupati dan Sekda Kabupaten Agam,” ujarnya.

Satake Bayu mengungkapkanpihaknya belum melakukan penahanan badan terhadap kedua tersangka karena masih menunggu proses perkembangan lanjut. Keduanya juga akan dipanggil sebagai tersangka.

“Ini baru proses, tunggu perkembangan selanjutnya,” tuturnya.

FOTO MULYADI DENGAN WANITA JADI BARANG BUKTI

Salah satu alat bukti dalam penetapan tersangka Indra Catri yaitu postingan berupa foto Mulyadi bersama perempuan di akun Facebook.

“Itu kan barang bukti juga. Yang postingan itu kan barang bukti,” kata Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto seperti dilansir langgam.id, Selasa (11/8).

Postingan itu diketahui mucul pada 23 April 2020. Selain memuat lima foto Mulyadi bareng perempuan, potingan itu juga berisi kalimat tentang pilihan rakyat Sumatra Barat.

“Pasti ada dua alat bukti yang dinyatakan lengkap. Dari Krimsus kan saksi-saksi, labfor, dan hasil gelar perkara di Bareskrim,” ucapnya.

PENGACARA: ADA NUANSA POLITIK?

Penasehat hukum Indra Catri dan Martias Wanto mempertanyakan penetapan tersangka kliennya itu.

“Menurut saya terlalu prematur (dini) soal penetapan tersangka Pak Indra Catri dan Pak Martias Wanto. Apakah ada nuansa politik? Kita lihat saja. Tapi saya rasa kita semua tahu,” kata Rianda.

Ia mengungkapkansampai saat ini dirinya belum bertemu dengan Indra Catri. Hanya saja, pertemuan bersama Martias Wanto sudah dilakukan namun langkah selanjutnya masih belum dibicarakan.

“Sampai hari ini belum ketemu dengan Pak Indra Catri dan belum via telepon. Tapi dengan Pak Sekda sudah ketemu, nah, apakah mengambil langkah perlu bicara dengan Pak Indra Catri dulu,” jelasnya.

Dia menyebut Indra Catri kini sedang berada di Jakarta. Menurut Rianda, kliennya dijadwalkan hari ini (kemarin – red) akan kembali ke Sumbar.

“Tapi jam berapa sampai belum tahu. Yang jelas atas kasus ini tentunya Pak Indra Catri dan Pak Martias Wanto keberatan,” ujarnya.

Meskipun demikian, kata dia, penetapan tersangka kliennya yang dilakukan penyidik dihormati. Jika penyidik telah memiliki dua unsur alat bukti.

“Karena menetapkan tersangka harus mempunyai dua alat bukti. Kalau memang penyidik memiliki dua alat bukti, ya silahkan. Apa langkah selanjutnya tergantung Pak Indra Catri dan Pak Martias Wanto,” tuturnya.

KPU SUMBAR: TETAP BISA DAFTAR PILGUB

Indra Catri merupakan calon Wakil Gubernur dari Partai Gerindra berpasangan dengan Nasrul Abit sebagai calon gubernur pada Pilkada 2020. Mereka telah melakukan deklarasi dan berencana mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada 4-6 September mendatang.

Terkait pendaftaran Indra Catri, Divisi Hukum KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakansesuai Peraturan KPU (PKPU) syarat seseorang dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah termasuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah tidak pernah dipidana penjara dengan kekuatan hukum tetap.

“Kalau dia masih tersangka kan belum ada keputusan tetapnya, belum ada kekuatan hukum tetap yang inkrah, jadi bisa daftar, tidak ada yang aturan yang melarang tersangka,” katanya, Selasa (11/8).

Sampai nanti proses terus berjalan, lanjutnya, jika sudah ada kekuatan hukum tetap perlakuannya bisa berbeda lagi. Kalaupun ada kekuatan hukum tetap, minimal calon kepala daerah pernah divonis penjara minimal lima tahun. Persyaratan dalam PKPU tersebut menurutnya, calon kepala daerah tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap.

“Bagi terpidana masih bisa mendaftardan wajib mengumumkan kepada publik kasus pidananya, kalau tersangka tidak perlu mengumumkan,” katanya. (lgm)