Pelaku Perjalanan Wajib Patuhi SE Bupati Mentawai

TUAPEJAT, KP – Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai terus melakukan upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 dan adaptasi terhadap aturan bagi pelaku perjalanan.

Serieli BW Juru bicara Kebijakan Gugus Tugas Covid-19 di Mentawai saat menggelar jumpa pers, kemarin menyebutkan Pemkab Mentawai telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 360/410/BUP-2020 per tanggal 6/8/2020, tentang perubahan atas surat edaran Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 360/351/BUP-2020 terkait kriteria dan persyaratan perjalanan orang pada masa adaptasi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

SE tersebut sebutnya, telah berlaku efektif mulai 10 Agustus 2020 yang lalu. Penerapan SE bupati tersebut sempat tertunda tiga pekan. Namun 10 Agustus telah berlaku Efektif Kembali dalam mengawasi orang keluar masuk Mentawai pada era menunuju masa adaptasi tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di Kab. Mentawai.

SE tersebut berlaku kepada masyarakat yang hendak mengunjungi atau datang ke Mentawai dari Kota Padang. Dimana pengunjung diharuskan mempunyai surat keterangan bebas dari penyakit Covid-19 yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh dokter yang berada di posko penanganan Covid-19 atau puskesmas.

Lalu, memperlihatkan surat keterangan RT- PCRyang menyatakan bebas dari Covid 19 yang masih berlaku, ataumempunyai surat keterangan hasil RT- PCRatauanti body hasil rapit tes yang hasilnyanon reaktif yang masih berlaku yaitu 14 hari setelah pemeriksaan RT – PCR tersebut.

Masyarakat juga diwajibkan memakaiAPDstandar Protokol Cobid- 19 selama berada di Mentawai pada saat melakukan aktivitas diluar rumah yakni memakai masker cuci, tangan dan jaga jarak.

“Jika masyarakat atau pengunjung yang hendak ke Mentawai tidak dapat menunjukan surat keterangan tersebut maka akan langsung kitalakukan swab di Mentawai serta harus dikarantina 14 hari,” ucap Jubir Gugus Tugas, Lahmuddin Siregar. Untuk swab di Mentawai tidak dipungut biaya alias gratis, karena ditanggung Pemkab Mentawai.

Himbauan terhadap masyarakat terkait berlakunya SE bupati tersebut harus ditaati dan tidak perlu panik, karena tujuannya untuk melindungi masyarakat itu sendiri. (rjn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

BPJS Ketenagakerjaan Bukittinggi Gelar Sosialisasi dan Implementasi UU Ketenagakerjaan

Kam Agu 13 , 2020
PADANGPANJANG, KP – Pemerintah Kota Padangpanjang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Bukittinggi, menggelar Sosialisasi dan Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Program BPJS Ketenagakerjaan. Acara tersebut digelar  bagi Badan Usaha/Perusahaan yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan juga yang belum terdaftar […]