24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PROGRAM RUMAH BERBASIS KOMUNITAS Dinas Perkim dan LH Pariaman Siap Fasilitasi Wartawan Pariaman

PARIAMAN, KP – Menindaklanjuti program sejuta rumah berbasis komunitas tahun 2020, oleh Kementerian PU PR, Dinas Perkim dan LH Pariaman menyampaikan bahwa program tersebut dapat juga dilaksanakan di Kota Pariaman.”Perumahan komunitas ini merupakan penyediaan rumah bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta ke bawah,” ujar Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman, M. Sukri di ruang kerjanya, Rabu (12/8).

Dengan syarat lanjutnya, komunitas itu sudah memiliki lahan bersama atau satu hamparan. Misalkan saja yang sudah terlaksana di wilayah Sumatra yakninya di Palembang bagi Komunitas Ojol (Ojek Online). “Bisa jadi ada Komunitas tertentu di Pariaman dengan syarat mereka punya lahan dan nantinya kita ajukan ke Kementerian PU PR melalui proposal,” ungkap Sukri.

Dalam hal ini Sukri mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan Organisasi PWI yang merupakan wadah perhimpunan wartawan Pariaman dapat juga difasilatasi nantinya jika dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan Kementerian. Karena keberadaan komunitas-komunitas tersebut dinilai akan ikut mendorong pembangunan perumahan di Indonesia. “Adapun tujuan penyelenggaraan program perumahan berbasis komunitas antara lain untuk membangun dan menguatkan swadaya masyarakat dalam membangun perumahan yang partisipatif dan inklusif,” ulas Sukri.

Lebih jauh Sukri mengatakan, setidaknya akan ada lima kriteria komunitas masyarakat yang menjadi target pelaksanaan program pembangunan rumah komunitas. Pertama, komunitas tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau non-fixed income atau mereka yang berpenghasilan mulai Rp 1,2 juta hingga Rp 2,6 juta. Kedua, belum pernah memiliki rumah atau memiliki lahan atas nama sendiri atau berkelompok tapi dapat dipecah atas nama masing-masing dan komunitas tersebut berasal.

Ketiga, komunitas tersebut berjumlah paling sedikit 50 Kepala Keluarga dan keseluruhan anggotanya adalah MBR yang sudah berkeluarga maupun memiliki kemampuan bersawadaya dan memiliki kelompok. Keempat, komunitas tersebut berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tapi memiliki akta pendirian dan notaris dan tercantum AD/ART. Kriteria terakhir, komunitas tersebut ditetapkan oleh wali kota/bupati. “Hal tersebut menjadi dasar pengajuan permohonan bantuan perumahan berbasis komunitas dan permohonan dilakukan oleh Ketua Komunitas atau Pengurus lain yang tercantum dalam akta,” sambungnya.

Setidaknya kata dia, komunitas harus dapat menyediakan lahan sekitar 1 hektare. Dalam penyediaannya, dapat juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Pariaman Ahmad Damanhurim menyambut baik apa yang telah disampaikan Kadis Perkim dan LH Pariaman. “Tentunya kita harus berbenah dari sekarang, artinya kita kumpulkan dulu rekan wartawan yang berminat tentang program ini, kita cari di mana lahan atau lokasinya tidak sulit dijangkau dan harganyapun murah, tentunya luas lahannyapun sesuai dengan syarat yang diminta,” pungkasnya. (war)