Komisi IV DPRD Sumbar Sosialisasikan Perda Jasa Konstruksi di Pasaman

LUBUKSIKAPING, KP – Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatra Barat laksanakan sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi kepada para pelaku usaha jasa konstruksi Kabupaten Pasaman, di Hall Emir Hotel Lubuksikaping, Kamis (13/8). Acara tersebut dihadiri segenap pengusaha yang tergabung dalam asosiasi rekanan kontraktor Pasaman, seperti Gapensi, Gapeknas dan Gapeksindo. Serta juga dihadiri perwakilan Pemda dan DPRD Pasaman.

Ketua Komisi VI, Desrio Putra didampingi sekretaris Komisi Syawal Dt. Putiah dan Mario memaparkan secara gamblang seluk beluk Perpres dan UU. No. 2/1999 tentang jasa konstruksi, berikut ketentuan pasal-pasal, dan aturan mengenai asuransi dan jaminan bank. Namun soal ketentuan pemberian uang muka 30 persen yang tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah daerah pada proyek berdonasi Rp 200 juta ke bawah, hal itu diakui Desrio cukup memberatkan gerak pengusaha. 

Karena menurutnya, pengusaha yang mengerjakan proyek PL (Penunjukan Langsung) ber-budget di bawah Rp 200 juta, umumnya berasal dari rekanan kecil yang baru berkembang. “Kenyataannya sekarang, tidak satupun Pemda yang melakukan kebijakan uang muka untuk pekerjaan di bawah Rp 200 juta. Padahal pekerjaan kelompok ini banyak dilaksanakan pelaku usaha kecil,” ujar Desrio. 

“Kita dari pihak DPRD akan sampaikan hal ini ke Pemda untuk bisa menerapkan kembali kebijakan pemberian uang muka ini,” lanjutnya.

Kelemahan lain kata Desrio, yang jamak dijumpai di pemerintah daerah adalah tidak profesionalnya aparat pengelola kegiatan fisik yang terdapat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), selain Dinas PU. “Misal, proyek pembangunan gedung yang ada di RSUD, dikelola KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) seorang dokter, dan PPTK nya pegawai tata usaha yang berdisiplin ilmu ekonomi atau hukum. Lebih parahnya lagi, bila konsultan supervisinya ‘pakak’ pula,” ujar Desrio mengilustrasikan. 

Sejumlah isu di kalangan jasa konstruksi saat ini, turut diungkap Desrio. Pertama soal status Sumatra Barat sebagai zona rawan bencana, seperti banjir dan tanah lonsor. Kedua terjadinya pergeseran sosial dan budaya lokal. Keterkaitannya adalah, jika dulu bahan kontruksi banyak bersumber dari kayu, namun sekarang bergeser ke konstruksi beton dan rangka baja. 

Ketiga lanjutnya, persaingan pelaku usaha jasa konstruksi, akibat peningkatan jumlahnya yang amat luar biasa. Sebaliknya jumlah paket pekerjaan cenderung berkurang, sehingga tidak mampu mengakomodir jumlah perusahaan yang ada saat ini. Kemudian keempat adalah menjamurnya jumlah asosiasi rekanan yang mencapai 26 asosiasi saat ini. Akibatnya, persangan dunia usaha sudah semakin tajam. 

Kelima, kebijakan masyarakat ekonomi Asean yang berkaitan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja asing boleh bekerja di indonesia. Untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, pekerja di Sumatra Barat harus meningkatkan kompetensi, skill, atau keahlian, agar punya daya saing terhadap tenaga kerja luar negeri dan luar provinsi, misal tenaga kerja dari jawa.

Sementara itu anggota Komisi IV, Mario (F. Gerindra) berharap, rekanan kontraktor di daerah mau ikut berusaha mendapatkan paket pekerjaan yang ada di provinsi. “Pekerjaan yang dialokasikan di APBD Provinsi, pelaksanaannya kan juga di daerah-daerah, dan tentu ada hak rekanan daerah untuk mendapatkannya,” kata Mario menyemangati kontraktor Pasaman.

Sedangkan Sekretaris Komisi IV, Syawal Datuak Putiah menjelaskan, sasaran sosialisasi itu untuk melakukan pembinaan jasa konstruksi, sekaligus melindungi para pelaku usaha jasa kontruksi yang ada di daerah-daerah. “Dan izinkan juga kami menyampaikan permohonan maaf dari H. Benny Utama dan Sabar AS, karena tidak dapat hadir saat ini, lantaran ada urusan partai di Jakarta,” ujar Datuk Syawal, legislator provinsi yang berasal dari Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman.

Di awal acara, Bupati Pasaman diwakili Asisten I Drs. Mulyatmin menyampaikan harapannya, agar sosialisasi tersebut dapat menambah wawasan para pengusaha jasa kontruksi Pasaman, sehingga kiprahnya dapat membuat kemajuan bagi daerah. (nst)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kejuaraan Catur Cepat Koni Sijunjung Resmi Ditutup

Jum Agu 14 , 2020
SIJUNJUNG, KP – Wakil Ketua DPRD Sijunjung Syofian Hendri, menutup secara resmi Kejuaraan Catur Cepat KONI Sijunjung di Gedung Pancasila Muaro-Sijunjung Kamis (13/8). Pertandingan catur yang berlangsung selama dua hari tersebut dimulai sejak Rabu hingga Kamis (12-13/8). Sedangkan penutupan acara tersebut dihadiri Kadis Parpora Kabupaten Sijunjung Afrineldi, Ketua Pengprov Percasi […]