20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Tuntutan Dugaan Sidang Korupsi Lapangan Merdeka Batal

PADANG, KP – Sidang dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek Tribun Lapangan merdeka, Kota Solok, yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1 miliar lebih batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok, tidak dapat dibacakan hari ini. “Ya harusnya hari ini (kemarin-red), karena tuntutan belum siap maka kita tunda. Untuk itu, sidang akan kembali dilanjutkan pada 18 Agustus mendatang,” ujar JPU Teddy cs, saat dihubungi Jumat (14/8).

Dalam berita sebelumnya disebutkan, Terdakwa Syofia Handayani, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perkim dan sebagai PPK Proyek pembangunan Tribun Lapangan Merdeka Kota Solok.

Sementara, terdakwa Jaralis saat itu bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dalam pengerjaan proyeknya, diduga telah terjadi penggelembungan (mark up) terhadap volume pekerjaan.

Syofia bersama Jaralis diduga kuat menyetujui bobot pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana proyek sebesar 93,00 persen. Sementara hasil pemeriksaan lapangan oleh konsultan pengawas, progres pekerjaan baru 84,304 persen.

Terdakwa tidak memutus kontrak pekerjaan saat pelaksana tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Meski sudah diberikan tenggang waktu penyelesaian pekerjaan sampai 50 hari kerja. Kontrak baru diputuskan setelah melewati 50 kerja dan jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan lagi.

Perbuatan kedua tersangka diduga melawan hukum, memperkaya diri orang lain atau diri sendiri atau suatu korporasi, akibatnya negara dirugikan sekitar Rp1.038.072.053,00 sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sumbar dengan nomor: SR-2616/PW03/5/2019 tanggal 24 September 2019.

Tersangka Jaralis disangkakan melanggar pasal primer yakni pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. (frd)