Di Masa Pandemi, APBD-P Payakumbuh 2020 Alami Pergeseran

PAYAKUMBUH,KP- Walikota Payakumbuh, Riza Falepi bersama DPRD setempat melakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) 2020 saat rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Payakumbuh, Rabu (12/8).

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada anggota DPRD Kota Payakumbuh atas perhatian dan kerjasama, sehingga rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD Kota Payakumbuh TA 2020 dapat disetujui dan disepakati bersama,” ucap Riza.

Riza menerangkan, rancangan perubahan APBD yang disampaikan ini pada prinsipnya tidak sekadar untuk memenuhi keinginan mengubah APBD yang sudah ada, tetapi memang harus dilakukan karena beberapa hal.

Beberapa hal yang dimaksud diantaranya adalah perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi semula dalam Kebijakan Umum APBD 2020, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Apalagi adanya pandemi Covid-19 tahun 2020.

Ketua DPRD Payakumbuh, Hamdi Agus selaku pimpinan rapat paripurna menyampaikan, KUPA-PPAS 2020 ini telah melalui serangkaian pembahasan dan proses yang cukup panjang dan alot.

“Dimulai dari pada saat penyampaian Nota Penjelasan Walikota Terhadap KUPA-PPAS 2020 dilanjutkan dengan pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.

Kabag Umum DPRD Anton Wijaya selaku juru bicara mewakili Sekretaris Dewan Elvi Jayamenyampaikan uraian Pendapatan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp785.766.149.857,- dan setelah perubahan sebesar Rp707.752.355.814,-.

Sementara itu Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan sebesar Rp122.250.122.857,- dan setelah perubahan sebesar Rp98.504.842.591,- dengan selisih Rp23.745.280.266,-

Untuk dana perimbangan mengalami perubahan dana dari Rp579.307.233.000,- menjadi Rp526.233.241.413,- dengan selisih dana Rp53.083.991.587,- .

Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan berjumlah Rp84.208.794.000,- berganti menjadi Rp. Rp83.024.271.810,- dengan selisih Rp1.184.522.190,-.

Belanja daerah mengalami perubahan dari awalnya berjumlah Rp841.602.921.878,- menjadi Rp750.118.061.902,- dengan selisih dana Rp91.474.859.976,-.

Surplus/ (Defisit) mengalami perubahan dari Rp55.836.772.021,- menjadi Rp42.365.706.077,- dengan selisih Rp13.471.065.933,-.

Pembiayaan daerah sebelum perubahan berjumlahRp55.836.772.021,- menjadi Rp42.365.706.088,- dengan selisih dana Rp13.471.065.933,-.

Dana penerimaan pembiayaan sebelum perubahan berjumlah Rp57.336.772.021,- menjadi Rp42.365.706.008,- dengan selisih dana Rp14.971.065.933,-.

Terakhir, untuk dana pengeluaran pembiayaan mengalami perubahan dari Rp1.500.000,- menjadi Rp. 0,- dengan selisih dana Rp. 1.500.000,-.

Hadir dalam rapat paripurna itu Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dan anggota DPRD lainnya, Sekda Rida Ananda, dan Kepala OPD lainnya.(dho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Direncanakan, PBM Tatap Muka Dimulai Akhir Agustus

Rab Agu 12 , 2020
PAYAKUMBUH, KP- Pemko Payakumbuh tengah menjajaki Poses Belajar dan Mengajar […]