DIADUKAN KE DKPP Ketua KPU Limapuluh Kota Siap Hadapi Sidang

LIMAPULUH KOTA, KP- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota, Masnijonyang kembali diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena diduga melanggar Kode Etik sebagai penyelenggara Pemilu, mengaku terkejut atas laporan yang dijadwalkan akan digelar Jumat 7 Agustus 2020 di Padang.

Menurut Masnijon, laporan yang telah diteruskan Bawaslu hingga ke DKPP itu, tidaklah benar. Sebab, ia telah lama mundur sebagai pengurus ormas atau mesjid seperti yang disebutkan.

Tidak sekedar membantah, mantan PPK di Kecamatan itu juga memperlihatkan bukti bahwa ia telah lama mundur, bahkan sebelum ia dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Limapuluh Kota. Meski begitu, Masnijon tetap akan menghadapi laporan yang akan segera disidangkan itu.

“Tentu kita akan mematuhi peraturan untuk sidang, cuma ada hal-hal yang akan kita sampaikan nantinya. Bahwa, sebelum pelantikan sebagai anggota KPU pada tanggal 16 Juni 2018, saya sudah mundur dari semua kegiatan pada 11 Juni, supaya saya betul-betul penuh waktu di KPU. Jadi, tidak benar, kalau saya tidak mundur atau masih aktif berorganisasi,” sebut Masnijon kepada wartawan di Limapuluh Kota, Kamis (6/8).

Sementara, terkait masih adanya surat menyurat yang ia tandatangani sebagai pengurus masjid, Masnijon juga tidak mengelak. Sebab hal tersebut terpaksa ia lakukan atas desakan masyarakat untuk kemaslahatan orang banyak yakni, surat pemberitahuan untuk pelaksaaan Idul Fitri sesuai dengan protokol kesehatan, apalagi saat itu tengah pandemi Covid-19.

“Benar, baru pertama kali itu saya menandatangani surat tentang pemberitahuan pelaksaaan Idul Fitri. Sebab kalau tidak saya tandatangani akan fatal dampaknya terhadap umat, mereka akan menggelar salat tanpa protokol kesehatan. Saya sadar itu dilema, kita memikirkan umat, kita merespon demi ibadah kepada Allah SWT,” tutup Masjinon.

Sebelumnya diberitakan, Masnijon kembali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota karena diduga masih aktif dalam salah satu ormas.

Hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 21 ayat 1 huruf (k) syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/ kota adalah: bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan. (dst)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPRD Padang Gelar Paripurna KUPA dan PPAS APBD-P 2020

Kam Agu 6 , 2020
PADANG,KP – DPRD Kota Padang melaksanakan sidang paripurna,Kamis (6/7)yang mengagendakan […]