DPRD Bukittinggi Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019

BUKITTINGGI, KP – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2019, akhirnya disetujui bersama DPRD dan Pemko Kota Bukittinggi. Persetujuan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD Bukittinggi, Kamis (6/8).

Juru bicara DPRD Bukittinggi terkait hasil pembahasan ranperda pertang gungjawaban APBD 2019, Asrilmenyampaikan, pendapatan dianggarkan Rp749 miliar lebih dengan realisasi Rp734 miliar lebih atau capaian 98 persen.

PAD dianggarkan Rp117 miliar lebih dengan realisasi Rp111 miliar lebih atau capaian 95,54 persen. Dana perimbangan dianggarkan Rp562 miliar lebih dengan realisasi Rp552 miliar lebih atau capaian 98,07 porsen. Lain lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp68 miliar lebih setelah dengan realisasi Rp70 miliar lebih atau capaian 101,67 persen.

Dari sisi belanja dianggarkan Rp 891 miliar lebih dengan realisasi Rp717 miliar lebih atau serapan 80,46 persen. Belanja tidak langsung dianggarkan Rp 324 miliar lebih dengan realisasi Rp 306 miliar lebih atau serapan 94,47 porsen. Belan ja langsung dianggarkan Rp 566 miliar lebih dengan realisasi Rp 410 miliar lebih atau serapan 72,43 porsen.

“Kami menilai, pemerintah daerah masih belum mandiri dan masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat. Kinerja pemerintah juga belum optimal karena realisasi pendapatan daerah masih belum maksimal. Untuk itu, ini tentu diharapkan dapat diperbaiki untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggar an kedepannya,” ujar Asril.

Ketua DPRD Bukittinggi,Herman Sofyanmenyampaikan,dari hasil pembahasan banggar, seluruh fraksi di DPRD menyetujui Pertanggungjawaban APBD 2019 tersebut. Setiap fraksi juga menyampaikan pemandangan akhir terhadap ranperda pertanggungjawaban APBD 2019.

“Pada umumnya, enam fraksi yang ada di DPRD Bukittinggi menyetujui pertanggungjawaban APBD 2019. Namun tentu ada beberapa masukan yang disampaikan,” ujarnya.

Fraksi Gerindra melalui jubirnya Shabirin Rahmatmenyampaikan, pemko harus memikirkan sumber pendapatan baru baik dari pajak mau pun retribusi dengan mencari sumber pemasukan daerah dari objek lainnya. Kedepan, masing-masing pengguna anggaran harus mampu merealisasikan APBD sesuai dengan program yang tercantum dalam APBD 2020.

Fraksi Demokrat melalui jubirnya Yontrimansyahmenyampaikanpemerintah daerah terutama SKPD terkaitdapat kembali memahami ranperda ini dengan baik.

Fraksi Demokrat juga mendorong agar Pemko Bukittinggi terus melakukan terobosan strategis dan inovatif dalam pengelolaan kekaya an daerah, seperti manggali potensi yang selama ini belum tergarap.

Fraksi PKS yang yang dibacakan Ibra Yassermeminta pemda konsisten dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan upaya perbaikan masif pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, tanpa terkecuali. Fraksi PKS juga sangat mendukung kebijakan pemda yang secara simultan melaku kan fasilitasi pendidikan dan pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi SDM aparatur pengelola keuangan daerah.

Setelah disetujui seluruh fraksi, nota persetujuan terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Walikota Bukittinggi.

Sementara Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatiasmengapresiasi kerja keras Banggar dan TAPD yang telah melakukan pembahasan terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD 2019. Walikota juga apresiasi dan menerima saran dari seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan itu,Wako juga menghantarkanKUA-PPAS APBD 2021.Ramlan Nurmatias, menyampaikan, dalam KUA PPAS tahun 2021, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp589 miliar lebih, turun dari pendapatan daerah tahun 2020 setelah direfocusing sebesar Rp69 miliar lebih.

PAD ditarget sebesar Rp128 miliar lebih, meningkat dari PAD refocusing sebesar Rp66 miliar lebih. Pajak daerah sebesar Rp38 miliar lebih, retribusi daerah Rp70 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp5 miliar lebih dan lain lain PAD yang sah Rp 13 miliar lebih.

Untuk rencana belanja Kota Bukittinggi tahun 2021, ditetapkan sebesar Rp870 miliar lebih. Rencana belanja Bukittinggi 2021, diantaranya, belanja adminis trasi keuangan berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp295 miliar lebih. Belanja administrasi umum Rp58 miliar lebih, belanja program pembangunan Rp256 miliar lebih, belanja kegiatan dari telaah pokir DPRD Rp25 miliar lebih, belanja kegiatan usulan musrenbang Rp25 miliar lebih, belanja penyelenggaraan urusan daerah Rp199 miliar lebih dan belanja tidak terduga Rp10 miliar lebih. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

HADAPI LAWAN DI PILKADA Irfendi Arbi Lakukan Pergerakan Tanpa Bola

Kam Agu 6 , 2020
LIMAPULUH KOTA, KP-Melihat kurenah petahana Irfendi Arbi yang tak agresif […]