OPD Dilarang Buka Rekening di Luar Kepentingan Dinas

BUKITTINGGI, KP – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 58 rekening di sejumlah OPD di Bukittinggi dengan total saldo keseluruhan sebesar Rp34 juta lebih. Namun,dipastikan rekening itu bukanRekening Kas Daerahmelainkan rekening yang dibuat beberapa OPD untuk kebutuhan internal OPD yang bersangkutan dan sama sekali tidak bersinggungan dengan kepentingan kedinasan dan dibuat tanpa adanya SK walikota.

Terkait temuan BPK itu, Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi Herriman saat dikonfirmasi KORAN PADANG, Senin (3/8), menegaskan pihaknya akan menertibkan rekening-rekening di OPD yang tidak ada kaitannya dengan urusan kedinasan tersebut.

“Hal ini juga pernah terjadi beberapa tahun lalu dan saat itu sudah dilakukan penertiban. Sekarang terulang lagi. Untuk itu, kita akan terus menertibkan rekening kebutuhan internal OPD yang tidak ada kaitannya dengan urusan kedinasan. Ini komitmen Pemko Bukittinggi kedepannyaagar kepatuhan OPD terhadap pengelolaan keuangan dapat lebih dimaksimalkan dan tidak menimbulkan salah penafsiran di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia meyebut 58 rekening itu jadi temuan BPKkarena tidak ditetapkan dengan SK walikota. Menurutnya, rekeningitumerupakan rekening kebutuhan internal OPD yang bersangkutan dan bukan untuk rekening kas daerah. Oleh karena itu, lanjutnya, OPD dilarang keras membuat atau membuka rekening yang bukan untuk keperluan dinas, apalagi tanpa SK walikota.

“Ini yang harus dipahami,”tukasnya.

Dicontohkan Herriman, ada 13 rekening yang dibuka sejumlah sekolah untuk menampung pemotongan gaji, Korpri, PGRI, dan kegiatan sosial sekolah. Total dari sisa saldo keseluruhan rekening itu Rp34 juta lebih dan rekening itu telah ditutup pada 23 April 2020 lalu ketika pemeriksaan BPK masih berlangsung.

“Seharusnya rekening seperti itutidak dibuat atas nama bendahara pengeluaran pembantu, tapi bisa dibuat atas nama pribadi saja. Tapi karena agar lebih terorganisir dan dipercaya, makanya mereka buat atas nama bendahara pengeluaran pembantu namun justru jadi persoalan. Ini yang akan kita gencarkan sosialisasinya kepada OPD agar kedepannya kejadian ini tidak terulang lagi,” tutur Herriman.

Ia menambahkan, temuan BPK itutidak menjadi persoalan besar apalagi jika dikatakan sebagai pelanggaran terhadap pengelolaan keuangan. “Jika itu pelanggaran atau menjadi masalah besar, tentu akan mempengaruhi opini BPK atas laporan keuangan Pemko Bukitinggi tahun 2019 lalu di mana kita memperoleh opini WTP” ungkapnya.

Sementara, Sekda BukittinggiH. Yuen Karnovamenegaskanrekening yang dibuka OPD itusebenarnya sudah ditertibkan. Rekening itu pada umumnya dibuka oleh sejumlah sekolah dan beberapa SOPD.

“Alasan membuka rekening ituuntuk kepentingan internal sekolah, seperti dana sosial dan lainnya.  Jadi, itu bukan rekening pemkotapi lebih kepada rekening internal organisasi mereka yang tak terkait urusan kedinasan. Mereka membuka rekening itu untuk menampung sementara pemotongan gaji ASN untuk Korpri, iuran Dharma Wanita (DW), dan dana sosial. Kalau rekening kedinasan, tentu tidak bisa dibuka sembarangan,” papar sekda.

 Contoh lainnya, ada rekening dinkes yang dibuat oleh bendahara pengeluaran yang ditujukan untuk menampung Jampersal. Rekening itu sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 2014 dengan sisa saldo Rp61 ribudan telah ditutup pada 22 April 2020.

Menurutnya, pada rekening-rekening yang sudah ditutup itu, saldo paling sedikit ada pada SDN Ladang Cakiah sebesar Rp3.432 dan paling besar pada SDN 04 Birugo sebesar Rp12.346.805.

“Intinya, (rekening) itu semua sudah ditutup,”ujar Yuen Karnova.

“Dan kita tegaskan lagi, itu bukan uang negara lagitapi uang iuran guru. Sehingga menurut BPK, tidak ada kerugian negara yang disebabkan dari persoalan rekening ininamun secara administrasi keuangan memang hal itu tidak diperbolehkan,”pungkasnya. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TRAGEDI SELFIE MAUT KAKAK BERADIK Sang Adik Ditemukan Meninggal Dunia

Sen Agu 3 , 2020
PADANGAPRIAMAN, KP – Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban hanyut di Sungai Batang Anai, Korong Titian Akar, Nagari Buayan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Minggu sore (2/8). Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)PadangpariamanBudi Mulya mengatakan korban berinisial S (8 tahun) ditemukan sekitar pukul 16.00 WIB. […]