Paripurna Interpelasi Terakhir, DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi kepada Gubernur

PADANG,KP-DPRD Sumbar menggelar rapat paripurna terakhir terkait interpelasi terhadap Gubernur Irwan Prayirtno, Rabu (5/8). Interpelasi tersebut mempertanyakan kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pengelolaan aset milik daerah.

Juru Bicara pengusul hak interpelasi DPRD Sumbar HMNurnas menyampaikanada beberapa catatan penting yang perlu dicermati dalam materi hak interpelasi DPRD. Antara lain persoalan mendasar dalam pengelolaan BUMD yaitu rendahnya kinerja. Hal itu, kata Nurnas, disebabkan tidak adanya konsep pengembangan yang jelas dengan mengacu kepada prinsip Good Coorporate Governance (GCG). Kemudian, rendahnya kualitas dan kapasitas manajemen dan SDM yang mengelola karena tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang luas tentang bisnis BUMD. Persoalan lainnya menurut Nurnas adalah core bisnis BUMD yang sudah ‘usang’.

Terhadap persoalan itu, DPRD merekomendasikan agar menyusun konsep pengembangan yang menyeluruh mengacu kepada prinsip GCG sesuai amanat UU Nomor 19 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017.

Kemudian, rekrutmen SDM harus transparan dan kapabel sesuai kebutuhan serta core bisnis masing-masing BUMD harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, Nurnas juga merekomendasikan agar BPKmelakukan audit investigasi terhadap semua BUMD untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan selama ini.

Terkait aset daerah, Nurnas mengungkapkan aset daerah senilai total Rp10,6 triliun belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah. Hal itu menurut DPRD disebabkan tidak ada kebijakan strategis untuk mendukung penerimaan daerah. Juga karena banyak aset daerah dikuasai pihak ketiga serta kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga yang tidak menguntungkan pemerintah daerah.

Terhadap persoalan itu, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah menyusun rencana pemanfaatan aset secara keseluruhan dan melakukan inventarisasi. Kemudian kerjasama pengelolaan aset dengan pihak ketiga harus ditinjau ulang agar dapat mendatangkan penerimaan daerah yang lebih menguntungkan.

“Pemerintah daerah juga harus bersungguh-sungguh untuk menarik kembali aset daerah yang dikuasi oleh pihak ketiga,” ucapnya.

Sebagai rekomendasi DPRD, pemerintah provinsi harus segera menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada BUMD dan aset daerah tersebut. Perkembangan dari tindaklanjut rekomendasi itu harus dilaporkan ke DPRD.

Sementara, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait hak interpelasi. Menurutnya rekomendasi yang disampaikan adalah koreksi bagi pemerintah daerah untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. (fai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

JELANG PEMBELAJARAN TATAP MUKA Santri dan Pengelola Ponpes Muhammadiyah Kauman Lakukan Tes Swab

Rab Agu 5 , 2020
PADANGPANJANG, KP – Tim Kesehatan dari Puskesmas Koto Katik Padangpanjangmelakukan […]