SAAT MENDAFTAR KE KPU Bacalon Kepala Daerah Harus Kantongi Rekomendasi Pengurus Pusat Parpol

BUKITTINGGI, KP – Bakal Calon Kepala Daerah yang diusung Partai Politik (Parpol) atau Gabungan Parpol yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4 hingga 6 September mendatang, diharuskan telah mendapat rekomendasi dan dukungan dari Pengurus Parpol tingkat Pusat. Hal itu diingatkan Divisi Teknis Komisioner KPU Bukittinggi, Yasrul kepada KORAN PADANG, Selasa (4/8) sore.

Dikatakannya, pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang akan bertarung pada Pilkada Serentak tahun 2020 akan dilaksanakan pada 4 hingga 6 September mendatang. Sesuai PKPU Nomor 1 tahun 2020 tentang  Pencalonan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Pasal 39 ayat 2 menyatakan, dalam hal pendaftaran bakal pasangan calon tidak dilaksanakan pimpinan Parpol tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/kota). Maka pendaftaran bakal pasangan calon yang telah disetujui Parpol atau gabungan Parpol tingkat Pusat, dan dapat dilakukan Parpol atau gabungan Parpol Tingkat Pusat.

“Artinya, kewenangan utama untuk mengusung bakal calon Kepala daerah merupakan kewenangan Pengurus Partai Poilitik tingkat Pusat atau DPP masing-masing Partai Politik,” tegas Yasrul.

Ia menambahkan, terkait persoalan Partai Amanat Nasional (PAN) Bukittinggi yang konon kabarnya masih menyisakan berbagai persoalan pasca terbitnya Putusan MA yang menyatakan kemenangan kepada Fauzan Haviz. Salah satunya putusan MA itu belum dieksekusi Pengadilan Negeri, walaupun Putusan DKPP telah dilaksanakan.

“Guna menghindari kekisruhan dalam pencalonan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan diusung PAN. Maka KPU Bukittinggi akan melakukan klarifikasi kepengurusan PAN Kota Bukittinggi kepada DPW PAN Sumatra Barat dan DPP PAN Pusat di Jakarta,” ujar Yasrul.

“Artinya lagi, untuk menghindari munculnya persoalan kegandaan kepengurusan partai politik dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi dari Jalur Partai Politik, maka KPU Bukittinggi akan melakukan klarifikasi kepada pengurus Parpol Tingkat Provinsi dan Pusat,” pungkasnya. (eds)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PERGUB SUDAH DISEPAKATI Pemprov Sumbar Segera Cairkan Dana Hibah PT Rajawali

Rab Agu 5 , 2020
PADANG, KP – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berencana akan mencairkan dana hibah PT Rajawali yang ada di kas daerah Bank Nagari Syariah sebesar Rp86 miliar, yang janjinya akan dinikmati oleh siswa dan mahasiswa Sumbar yang berprestasi. Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitnosaat rapat terbatas bersama […]