Sidang Lanjutan Dugaan Bupati Solsel, JPU KPK Membuka Rekaman Suara

PADANG, KP – Sebanyak delapan orang saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan penerimaan uang dari pengusaha terkenal sekaligus bos PT. Dempo Grub yang menjerat Bupati Solok Selatan (non aktif), Muzni Zakaria.

Dalam sidang tersebut, delapan saksi yang dihadirkan JPU KPK yaitu Endriani, Milzan, Suriati (istri terdakwa), M.Multazam (anak), Putri Wulan Sari (menantu terdakwa), M.Ishaq (notaris), Syahrial (staf notaris) dan M.Yamin Kahar (kasus sama berkas terpisah).

Dalam persidangan, dua saksi tidak dapat memberikan keterangannya, dipersidangan, sehingganya keterangan dilakukan melalui zoom karena berada di luar daerah.

Menurut saksi, M.Yamin Kahar pada tahun 2018, Muzni Zakaria (terdakwa), datang ke saksi M.Yamin Kahar, untuk membicarakan pembangunan proyek di Masjid Agung dan jembatan Ambayan di Solsel.

“Saat itu, terdakwa mengatakan kepada saya, kalau berminat dengan proyek tersebut, menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Solsel,” kata saksi saat memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, Kamis (13/8).

Dijelaskannya, dalam pembangunan pada dua proyek tersebut, terdapat komitmen fee.”Ada fee yaitu 12 persen untuk masjid, 10 persen untuk jembatan. Dimana uang itu dibagikan kepada panitia, sedangkan saya tidak dapat bagian, apalagi keterdakwa,” ujarnya.

Saksi mengaku agar, Bupati Solsel non aktif (terdakwa) diperhatikan. “Ya kan bupati telah memberikan proyek, jadi diperhatikan,” ujarnya.

Saksi juga mengaku, kalau bupati tidak pernah mintak uang. Tak hanya itu saja, saksi juga menyebutkan, kalau Bupati Solsel pernah minjam uang sebesar Rp2 miliar dan Rp1 miliar.

“Pinjam meminjam itu ada buktinya, berupa notaris, dan akta,” ucapnya.

Dalam persidangan tersebut, JPU KPK Rikhi BM bersama tim, membuka translet percakapan, yang mana isinya bahwa, Kejati Sumbar, Kejari Solsel dan Polres, terdapat pemberian fee. Yamin Kahar membenarkan, semua isi percakapan tersebut.

Tak hanya itu, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) tampak bisik-bisik. Selain itu, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Sidang yang dilaksanakan selama enam jam, tampak dikawal oleh polisi dan pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Padang.

Sampai berita ini diturunkan, terdapat saksi lainnya yang memberikan keterangannya. Sidang yang diketuai oleh Yoserizal beranggotakan M.Takdir dan Zaleka menunda sidang pekan depan.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, terdakwa Muzni Zakaria, didakwa menerima uang dan barang yang secara keseluruhannya Rp375.000.000.00. Dimana pemberian tersebut, terkait dengan pembangunan Masjid Agung Solsel dan jembatan Ambayan di Kabupaten Solsel tahun anggaran 2018 kepada M.Yamin Kahar.

Dimana perbuatan terdakwa Muzni Zakaria, bertentangan dengan kewajibannya selaku Bupati Solsel.

Awalnya pada Januari tahun 2018 terdakwa Muzni Zakaria, mendatangi rumah M.Yamin Kahar (berkas terpisah), yang merupakan bos PT. Dempo Grub, di Lubuk Gading Permai V,  jalan Adi Negoro, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Dalam pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan paket pengerjaan kepada M.Yamin Kahar dengan pagu anggaran Rp55 miliar, dan M.Yamin Kahar menyanggupi.

Proyek pengerjaan melalui sistem lelang. Saat mengikuti lelang tersebut, M.Yamin Kahar, pun menang. Dimana sebelum proses lelang dilakukan, orang kepercayaan M.Yamin Kahar, disuruh berkoordinasi dengan Hanif selaku Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kabupaten Solsel. Namun proyek tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Dempo, tapi dikerjakan oleh perusahaan lain, karena PT.Dempo mencari perusahan lain.

Terdakwa Muzni Zakaria memerintah kepala PU, untuk meminta uang kepada orang kepercayaan M.Yamin Kahar, yang bernama Suhand Dana Peribadi alias Wanda, dan menstransfer uang sebesar Rp100 juta, kerekening Nasrijal.

Setelah dana cair, uang tersebut dibagikan kepada istri terdakwa sebesar Rp60 juta dan dibagikan kebagian protokol Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp25 juta guna THR, Rp15 juta untuk kepentingan terdakwa, Rp10 juta untuk sumbangan turnamen, dan Rp5 juta untuk pembiayaan kegiatan MoU.

Selain itu, terdakwa pun juga kembali menerima uang dari M.Yamin Kahar, dengan rincian Rp2 miliar, Rp1 miliar,Rp200 juta. Uang yang diterimanya dilakukan secara bertahap dan uang tersebut digunakan untuk rumah di Jakarta. Tak hanya itu, terdakwa meminta kepada M.Yamin Kahar untuk dibelikan karpet masjid, di toko karpet, jalan Hiligo, Kota Padang, senilai Rp50 juta.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pasal 12 huruf b Undang-Undang huruf b, Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. (frd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

PT. KAI Lakukan Observasi Lokasi Rencana Pembangunan Museum di Pantai Pauh

Kam Agu 13 , 2020
PARIAMAN, KP – Rombongan PT. KAI Bandung dan Ka Divre […]