SIKAPI MUNCULNYA KLASTER PERKANTORAN DPRD Minta Pemprov Diminta Ajukan Draft Ranperda New Normal

PADANG, KP – Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan kasus penyebaran virus corona (Covid-19) di Sumbar dengan perkantoran menjadi klaster terbaru. Berangkat dari kondisi tersebut, anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar Nofrizon, meminta pemerintah provinsi segera memasukkan draft muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang “New Normal”.

Nofrizon saat ditemui KORAN PADANG, Senin (3/8) mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah masih terkesan meraba-raba, tidak ada yang mengetahui kapan virus tersebut pergi, hingga sekarang vaksin corona belum ditemui. “Jangan biarkan penyebaran hingga menyentuh masyarakat pedesaan dan menjadi klaster, mayoritas mereka mencukupi kebutuhan ekonomi dengan berladang atau bertani,” katanya. 

Pada daerah pedesaan di Sumbar lanjutnya, penyebaran tidak terlalu signifikan, sehingga harus dioptimalkan lagi upaya sosialisasi pemerintah daerah. Terkait penyebaran yang menyasar perkantoran, pemerintah hingga BUMD,  seluruh pegawai yang bekerja termasuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan swasta mesti menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. “Menangani penyebaran virus corona mesti optimal, pemerintah daerah tidak boleh lamban,” katanya.

Dia juga menyesalkan tindakan gubernur yang telah memberikan kelonggaran bagi para perantau yang pulang, sehingga peningkatan kasus penyebaran terjadi beberapa hari terakhir. Seluruh kebijakan, mesti merujuk kepada upaya menekan angka penyebaran corona. 

Sementara Anggota Komisi V DPRD Sumbar lainnya, Sitti Izzati Aziz mengimbau, agar aktivitas rapat secara tatap muka di perkantoran dapat dikurangi secara durasi. Aktivitas rapat dapat dilakukan secara daring, sehingga tidak mengumpulkan banyak orang dalam satu ruangan.

Selain mengurangi durasi aktivitas rapat secara tatap muka, Sitti mengingatkan agar perkantoran tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang telah dibuat Dinas Kesehatan. Hal tersebut meliputi setiap ruangan hanya diisi maksimal 50 persen dari kapasitas menggunakan masker, diperiksa suhu tubuh sebelum masuk, menjaga jarak interaksi dan tidak membuat kegiatan makan bersama dalam satu ruangan.

Politisi Golkar itu menilaipemerintah telah berupaya maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan Covid-19 sebagai upaya mengantisipasi penularan. Namun kebanyakan masyarakat mengabaikan protokol kesehatan karena tidak percaya dengan keberadaan Covid-19. (fai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Harapan Masyarakat pada Tiga Pimpinan MIlenial DPRD Kabupaten Solok Masih Belum Terwujud

Sen Agu 3 , 2020
SOLOK, KP – Pimpinan DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024‘dikuasai’ anak muda. Bahkan dua orang wakil ketua DPRD, yakni Renaldo Gusmal (PAN) dan Lucki Effendi (Partai Demokrat) masih berusia di bawah 30 tahun. Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu (Gerindra) baru berusia 39 tahun. Saat resmi dilantik menjadi pimpinan […]