19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Usai Pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, Jon Pandu Pamit

SOLOK, KP – Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu, pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Perubahan Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 dan Penetapan Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2020 menjadi Perda.

Acara yang digelar pada Senin (31/8) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok itu turut dihadiri Bupati Solok H. Gusmal, Wakil Ketua DPRD Renaldo Gusmal, Lucki Efendi dan Anggota DPRD Kabupaten Solok. Selain itu tampak hadir Sekdakab Solok Aswirman, Sekwan Suharmen, unsur Forkopimda dan SKPD Pemkab Solok.

Pada penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Perubahan Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 dan Penetapan Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2020 menjadi Perda yang dibacakan anggota DPRD Kabupaten Solok, Arlon. Disampaikan bahwa sesuai pasal 17 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2018 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengamanatkan, Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Selanjutnya juga disampaikan, laporan itu merupakan representasi Pendapat Akhir Fraksi-fraksi.

Lanjutnya, adapun dasar pembahasan yakni Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Solok Nomor 172/12 /BAMUS-DPRD/2020, tanggal 3 Agustus 2020 tentang Jadwal Kegiatan DPRD. Kemudian keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 189-11-2020 tentang Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada Badan Anggaran. “Dalam pembahasan ini diperlukan pembahasan secara komprehensif, parsial dan detail per OPD sesuai mekanisme dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok,” sebut Arlon.

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disampaikannya sebagai berikut, berdasarkan hasil Pembahasan Banggar dengan TAPD tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020, perubahan anggaran pada 26 OPD dan 14 Kecamatan di Kabupaten Solok. maka pihaknya dapat menyetujui perubahan anggaran tersebut untuk selanjutnya dijadikan Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Kemudian Rekomendasi Umum terhadap Penambahan dan Pengurangan  belanja non Urusan (Belanja Rutin) dan Urusan pada SKPD dapat dilakukan pergeseran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Sementara itu Bupati Solok H. Gusmal dalam sambutannya menyetujui dan menandatangani Ranperda Perubahan APBD tahun Anggaran 2020 menjadi Perda. Selain itu, usai memimpin rapat, Ketua DPRD Kabupaten Solok Jon Firman Pandu pamit karena selanjutnya akan maju menjadi Wakil Bupati Solok pada Pemilukada serentak tahun 2020. Di samping itu sidang paripurna penetapan Ranperda Anggaran Perubahan 2020 menjadi produk hukum daerah, Senin (31/8) tersebut menjadi momen cukup haru bagi Jon Firman Pandu (JFP) sebagai ketua DPRD Kabupaten Solok.

Jon Firman Pandu secara resmi berpamitan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Solok untuk maju di Pilkada 2020, termasuk kepada Bupati Solok yang hadir pada sidang tersebut. Sesuai regulasi, JFP diharuskan mundur dari DPRD untuk maju sebagai bakal calon Wakil Bupati mendampingi bakal calon bupati Solok, Epyardi Asda. “Tadi sidang paripurna, ada Bupati, Forkompinda dan juga anggota dan pimpinan, sekaligus kita berpamitan dan minta restu untuk maju di kontestasi Pilkada 2020,” ungkap Jon Pandu.

Dikatakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Solok itu, pamitan yang dilakukannya di depan forum paripurna merupakan salah satu bentuk sportifitas terhadap sesama anggota dan pimpinan dewan serta unsur pemerintahan Kabupaten Solok. Diakuinya, masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dilakukan untuk memajukan Kabupaten Solok. Beranjak dari itu, dirinya diamanahkan Partai Gerindra untuk mengabdi langsung melalui jalur eksekutif. “Mungkin masih banyak kerja-kerja pembangunan yang belum tercapai selama ini, mudah-mudahan jalur pengabdian lain bisa lebih leluasa dalam mengakomodir kepentingan masyarakat,” tutupnya. (wan)