20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Nina Febri Linda, Polwan Satu-satunya Berpangkat Kombes di Polda Sumbar

PADANG, KP – Nina Febri Lindamerupakan seorang polisi wanita (polwan) di Polda Sumbar yang saat ini tengah mengemban tugas jabatan sebagai Kepala Bidang Hukum (Kabid Hukum) Polda Sumbar. Ia merupakan satu-satunya polwan yang saat ini berpangkat Komisaris Besar (Kombes) Polisi di Polda Sumbar.

Perempuan kelahiran Sungai Sarik, Kabupaten Padang priaman, 5 Februari 1968 inimerupakan lulusan Sepa Polri tahun 1992/1993.Sejak berpangkat Letnan Dua (sekarang Inspektur Dua/Ipda) hingga pangkat Kompol, Nina telah lama berkecimpung di Divisi Hukum Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan Polri, seperti praperadilan dan masalah hukum lainnya.

Sebelum ditunjuk sebagai Kabidkum di Polda Sumbar, Kombes Pol Nina juga pernah dipercaya sebagai Kapolres Tanahdatar pada kurun waktu 2013-2015. Selama menjabat sebagai kapolres, masyarakat setempat sangat merasakan suasana daerah yang aman dan kondusif.Hal ini dikarenakanKombes Pol Nina sangat mengetahui seluk beluk serta adat dan istiadat di wilayah yang sangat dikenal dengan objek wisata Istano Pagaruyuang itu lantaran masih satu provinsi dengan tanah kelahirannya.

Tidak hanya bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanahdatar saja, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat seperti tigo tungku sajarangan yang terdiri dari alim ulama, cadiak pandai, dan ninik mamak.Sehingga, keseluruhannya dapat mendukung peran dan tugas Polri untuk menciptakan suasana yang aman di tengah-tengah masyarakat.

Kombes Pol Nina juga merupakan Polwan satu-satunya yang menjabat sebagai Kabidkum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa polwan bisa bersaing dengan polisi pria lainnya untuk menjabat jabatan strategis di tingkat Polda.

Selama menjabat Kabidkum Polda Sumbar sejak dari tahun 2017 hingga bulan Agustus 2020, Kombes Pol Nina bersama anggotanya telah memberikan bantuan hukum dalam berbagai kasus praperadilan Polda Sumbar. Bahkan, bantuan hukum pidana maupun perdata selalu dimenangkan.

Data kegiatan Bankum Bidkum Polda Sumbar memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 19 perkara, tahun 2018 ada 25 perkara, tahun 2019 sebanyak 27 perkara, dan tahun 2020 (hingga Bulan Agustus) terdapat 39 perkara yang telah diselesaikan.(tns)