21 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

TERJADI DI PAYAKUMBUH Disomasi tak Memiliki Kinerja Baik, 5 Orang Pekerja Sosial Melawan

PAYAKUMBUH, KP- Lima orang pekerja sosial masyarakat terdiri dua orang Pekerja Sosial Masyarakat/PSM (Enaliza dan Ratmi Dewi) dan tiga orang Faskel dan Tim Verval (Kurnia Eka Putri, Desiwita serta Altots) mendatangi Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (2/9) menyampaikan, aspirasi dan bantahan terhadap tudingan ratusan warga kelurahan Padang Tinggi Piliang (PTP) yang dikemas dalam bentuk surat mosi tidak percaya, yang menuduh mereka bekerja tidak sesuai aturan.

“Kami sebagai pekerja sosial yang bekerja tanpa gaji dan telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran dan bahkan keluarga untuk masyarakat, namun dituding macam-macam oleh ratusan masyarakat seperti yang diakomodir dalam surat mosi tidak percaya tersebut,” ujar Altots dengan nada tinggi.

Menurut Altots dan dibenarkan oleh empat orang rekannya itu, saat ini pihaknya sedang mencari siapa otak yang telah mendalangi lahirnya mosi tidak percaya yang telah menyudutkan dan mencemarkan nama baik mereka ditengah-tengah masyarakat.

“Kalau mosi tak percaya tersebut terbukti ada dugaan rekayasa, kami tidak segan-segan akan mempersoalkan masalah ini sampai ke meja hijau dan mengusut kasus ini sebagai tindakan pencemaran nama baik,” ungkap Altots.

Menurutnya, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang bekerja selama ini ditengah-tengah masyarakat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, telah bekerja sesuai aturan, termasuk saat melakukan pendataan bagi warga yang mendapatkan bantuan Covid-19. Mereka juga bukanlah pihak yang menentukan orang-orang yang berhak menerima bantuan dari Pemerintah itu.

“Jadi, tidak benar kalau kami bekerja tidak sesuai aturan. Kami bekerja berusaha semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Seperti diberitakan sejumlah media mengungkapkan bahwa, ratusan warga Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, meminta kepada Lurah setenpat untuk mengganti PSM di kelurahan tersebut karena dinilai bekerja tidak sesuai atruan.

Bahkan pasca pengajuan surat itu, pihak kelurahan menggelar rapat bersama sejumlah warga dan unsur RT dan RW untuk membahas tuntutan warga tersebut.

Dalam rapat yang juga dihadiri Lurah Padang Tinggi Piliang, Wandri dan Ketua LPM, Yernita didapat kesepakatan untuk tetap menggganti lima orang pekerja sosial masyarakat itu. Rencananya nama-nama pengganti akan diserahkan perwakilan RT/RW ke pihak kelurahan Rabu (2/9).

Dalam rapat malam itu, salah seorang warga Rosnimar dari RT 1 RW 1 menyebutkan bahwa, penggantian ke lima orang tersebut adalah keinginan warga, karena mereka menilai selama ini pekerja sosial tersebut tidak bekerja sesuai aturan dan tidak transparan.

“Penggantian ini keinginan masyarakat, sebab kami menilai pekerja sosial tidak bekerja secara transparan, terutama terkait pendataan bagi mereka yang berhak menerima bantuan karena terdampak Covid-19,” ucap Rosnimar diamini Dalsisup dan sejumlah perwakilan RT dan RW lainnya. (dst)