24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemerintah Hapus Materai Rp3.000 dan Rp6.000

JAKARTA, KP – Pemerintah dan Komisi XI DPRtelah selesai menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) yang akan merevisi UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985.Dengan selesainya RUU tersebut, maka tarif bea meterai nantinya akan menjadi sebesar Rp10 ribu. Besaran itu naik dari tarif sebelumnya sebesar Rp6 ribu dan Rp3 ribu.

Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawatimenyatakan bahwa kenaikan tarif itu seiring dengan penetapan single tarif bea meteraisehingga tidak lagi sebanyak dua tarif seperti yang berlaku saat ini.

“Ini berlaku mulai 1 Januari 2021. Jadi tidak berlaku secara langsung saat diundangkan dan ini memberi kesempatan ke masyarakat maupun bagi kami dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan di bawahnya,” kata Sri Mulyani di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (3/9).

Ia mengatakan, dalam RUU Bea Materai itu ada beberapa dokumen yang bebas pengenaan bea materai satu tarif Rp10 ribu, yaitu untuk penanganan bencana alam, kegiatan bersifat keagamaan, dan sosial.

Penerimaan Negara Naik Jadi Rp11 Triliun

Pemerintah memperkirakan bisa mengumpulkan penerimaan negara hingga Rp11 triliun dari penetapan tarif bea materai saat ini sebesar Rp10 ribu, dari sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000. Artinya, ada kenaikan Rp6 triliun pada 2021 dibanding penerimaan sebelumnya yang hanya berkisar Rp5 triliun.

Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Arief Yanuar, mengatakanperhitungan tersebut diperoleh dari hasil adanya penambahan objek yang dikenakan bea materai, yakni dokumen digital.

Untuk potensi penerimaan dari pengenaan bea materai dokumen digital, menurut dia, bisa mencapai Rp5 triliun setahun. Sisanya akan berasal dari potensi pengenaan bea meterai dokumen kertas sekitar Rp6 triliunan.

Meski begitu, Yanuar menekankanpemerintah juga berpotensi mendapat kehilangan penerimaan, karena batasan nilai dokumen yang harus dikenakan bea materai dinaikkan dari sebelumnya Rp1 juta menjadi Rp5 juta.

“Dengan kenaikan batas dokumen Rp5 juta akan ada short karena di bawah Rp5 juta bukan jadi dokumen objek lagi. Misal tagihan telepon di bawah Rp5 juta, tagihan listrik di bawah Rp5 juta, kita ada juga kehilangan di situ,” ungkap Yanuar. (vci)