9 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Penegerian Madrasah Aliyah Bungus Terkendala Perda RTRW

PADANG, KP – Ketua DPRD Padang Syafrial Kani mengungkapkan perubahan status Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung menjadi negeri terkendala Perda RTRW. ,Sehingga Pemko Padang belum bisa menghibahkan tanah tersebut kepada Kemenag RI.

“Tanah belum juga dihibahkan karena terkendala Perda RTRW.Sebab, lahan yang ditempati madrasah itu sebenarnya diperuntukkan bagi lahan pertanian. Ini informasi yang saya peroleh dari BPKAD,” sebut Syahrial Kani, kemarin.

Namun demikian, ia berjanji setelah anggota dewan selesai melaksanakan reses akan mengundang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Di situ nantinya anggota dewan akan mendorong supaya tim tersebut memberikan rekomendasi yang akan difinalkan pada saat perubahan tata ruang nantinya.

“Insyaallah kami akan memperjuangkan madrasah ini menjadi negeri,” ungkapnya.

Terpisah, Kabid Pendidikan Madrasah Kemenag Sumbar Syamsul Arifin mengakui penegerian Madrasah Aliyah Bungus Teluk Kabung terkendala dengan status lahan. Ia menerangkan syarat untuk suatu madrasah bisa dinegerikan apabila status lahannya milik Kemenag RI.

“Namun, lahan madrasah aliyah ini masih berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang. Jadi, supaya sekolah ini bisa diproses untuk dinegerikan apabila Pemko Padang menghibahkan lahan tersebut kepada Kemenag RI,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Bungus Teluk Kabung berharap Madrasah Aliyah Bungus yang merupakan filial dari MAN 1 Padang dapat berubah status menjadi negeri.Kepala MA Bungus Teluk Kabung Azwar mengatakan keinginan masyarakat dan juga keinginan keluarga besar MA Bungus itu sudah disampaikan kepada Kemenag dan Pemko Padang serta Kanwil Kemenag Provinsi.

“Harapan ini sudah kami sampaikan sejak beberapa tahun lalu hingga sampai saat ininamun belum juga terkabul. Keinginan itu kami sampaikan juga kepada Komisi IV DPRD Padang saat berkunjung ke sekolah ini beberapa waktu lalu,” ujar Azwar.

Ia menjelaskanpenegerian sekolah itu memang terkendala dengan status lahan madrasah seluas 1,6 hektare yang berstatus pinjam pakai dari Pemko Padang. Sedangkan untuk syarat penegerian madrasah adalah Pemko Padang harus menghibahkan tanah itu kepada Kemenag RI. Rumitnya, lahan itu ternyata peruntukannya adalah untuk pertanian sesuai perda RTRW Kota Padang. (mas)