19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Kejar Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur, Sumbar Butuh Dana Pusat

PARITMALINTANG, KP – Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni mengatakan, Sumatra Barat membutuhkan dana dari Pemerintah Pusat untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat. Artinya, hubungan pusat dan daerah harus solid karena membangun daerah butuh dana yang besar. Sementara pendapatan daerah tidak mencukupi untuk membiayai. 

“Menggaet dana pusat merupakan kunci penting dalam melanjutkan pembangunan program strategis Sumbar ke depan. Kalau melirik APBD saja, tentu akan sulit dan butuh waktu lama,” kata Ali Mukhni.

Tahun depan kata Ali Mukhni, beberapa isu penting yang harus dihadapi dan dicarikan solusinya antara lain pemulihan sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19, penguatan sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur, penanggulangan Bencana. Kemudian penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, promosi pariwisata, pengembangan UMKM, kemudahan berusaha investasi dan integrasi pelayanan publik.

“Siapapun yang akan menjadi pemimpin Sumbar ke depan, dihadapkan kepada tantangan besar. Apalagi untuk pemulihan ekonomi masa Pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Jumlahnya (APBD) sangat terbatas dan banyak tersedot untuk belanja pegawai,” ulasnya.

Di Padangpariaman tambahnya, menjalin komunikasi lintas sektoral di Kementerian dan Lembaga. Banyaknya mega proyek nasional adalah wujud nyata perhatian lebih Pemerintah Pusat kepala Kepala Daerah yang gigih berjuang untuk pembangunan di daerahnya. 

“Coba lihat sekarang, di saat kegiatan fisik APBD ditangguhkan karena penanganan Covid-19 namun kegiatan bersumber dari Pusat terus dilanjutkan. Seperti Jembatan Sikabu senilar Rp 25 Miliar, Asrama Haji, Politeknik Pelayaran, Irigasi Anai II,” ujar Bupati yang juga calon Wakil Gubernur Sumbar itu.

Sejak otonomi daerah digulirkan kata Ali Mukhni, Kepala daerah memegang posisi sentral dalam memajukan daerah. Oleh sebab itu dalam menjalankan otonomi daerah dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai strong leadership, berintegritas termasuk bersih dari KKN, inovatif dan kreatif, berpikir out of the box dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. “Bekerja saja tidak cukup, pemimpin harus berani berinovasi. Jika tidak berinovasi, tidak akan ada perubahan,” kata Bupati yang membuka kawasan pendidikan terpadu Tarok City itu. (war)