21 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Meski Suasana Pilkada, DPRD Sumbar Komitmen Selesaikan Ranperda AKB

PADANG, KP- Meski dalam suasana pemilihankepala daerah (pilkada), DPRD Sumbar berkomitmen untuk menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesegera mungkin.Desakan akan regulasi tersebutdikarenakan angka penyebaran virus corona (covid-19) yang terus meningkat.

Ketua DPRD Sumbar Supardi kepada KORAN PADANG, Minggu (6/9), mengatakanpanitia khusus (pansus) ranperda itu terus mengkaji secara komprehensif hingga per pasal. Diharapkan pertengahan Bulan September ranperda sudah bisa disetujui menjadi peraturan daerah (perda).

“Meski tahapan pilkada telah memasuki pendaftaran calon, tugas kedewanan jangan terbengkalai, ” tegasnya.

Dia mengatakanpembahasan Ranperda AKB dilakukan super cepat dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Di era new normal, mekanisme pembahasan tidak sama dengan pembalasan ranperda pada masa sebelumnya.

“Ini ranperda terkilat dan menjadi ranperda pertama di Indonesia. Untuk itu, DPRD dengan fungsi legislasinyaharus super fokus agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,”ujar Supardi.

Dia mengatakan dalam kondisi normal baru jumlah kasus positif covid-19 di Sumbar mengalami peningkatan tajam bahkan Kota Padang masuk dalam zona merah.

Pada Inpres Nomor 62020, katanya,pemerintah harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk menjamin penegakan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan.Hal itu termasuk pemberian sanksi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam bentuk kurungan atau denda.

“Tapitidak bisa memuat pemberlakuan sanksi dan oleh sebab itupenegakan disiplin masyarakat perlu ditetapkan dalam bentuk perda,” katanya.

Sementara, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumbar Hidayatmengatakan sejak pertama kali diumumkanawal Maret 2020, kasus terkonfirmasi positif covid-19 terus meningkat.Berbagai upaya telah dilakukan, mulai pembatasan sosial sampai tatanan normal baru. Tetapi penyebaran justru tinggi dari hari ke hari.

“Sementara, belum satupun obat dan vaksin ditemukan meski semua negara berlomba-lomba menemukannya. Maka, untuk saat ini yang dinilai sebagai satu langkah memutus mata rantai adalah disiplin mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” ujarnya.

Ia menyebut tingkat disiplin masyarakat masih sangat rendah meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, baik melalui sosialisasi anjuran dan imbauan.

Ia memastikan sebelum ranperda itu dilanjutkan pembahasannya, terlebih dahulu dilakukan kajian.

“Dari hasil kajian yang dilakukan bersama OPD terkait, DPRD dapat memahami alasan, maksud, dan tujuan pengajuan ranperda ini,” imbuh Hidayat.

Ia menyebut DPRD mendukung pembentukan ranperda itu dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama dan menciptakan efek jera bagi yang mengabaikannya. Ditambahkannya, Bapemperda mengusulkan mekanisme dan tahapan pembahasan hingga pengesahan ranperda dipersingkatnamun tidak mengurangi substansi dan pembentukan produk hukum daerah.

“Apalagi telah mendapat persetujuan dari Kemendagri karena menyangkut persoalan kemanusiaan dan perlu disegerakan,” bebernya sembari menyebut rtuang lingkup materi Ranperda AKBV mencakup banyak sektor, tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, pendidikan, dan lainnya. (adv)