27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD GELAR PARIPURNA PENETAPAN PROPEMPERDA 2021, 16 Ranperda Usulan Pemko dan 10 Ranperda Usulan Inisiatif DPRD Padang

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Rabu (8/9)menggelar sidang paripurna penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)Kota Padang tahun 2021.

Sidang paripurna tersebut dipimpin, Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmen dengan didampingi Sekwan DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar.

Paripurna juga dihadiri Wakil Walikota Padang, Hendri Septa, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Padang, Ketua Pengadilan Agama, Sekdako Padang serta para staf ahli walikota, para asisten dan inspektur.

Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani mengatakan, untuk tahun 2021 usulan Propemperda dari PemkoPadang terdapat sebanyak 16 ranperda dan propemperda inisiatif usulan dari DPRD Kota Padang sebanyak 10 ranperda.

Dari dataPropemperda, diketahui bahwamasih ada yang belum dibahas dan ada yang sudah dibahas.”Untuk itu, kami mintaBadan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang yakni, menyusun rancangan Propemperda,” ungkapnya.

Lalu, memuat daftar urut Ranperda berdasarkan skala prioritaspembentukan ranperdadisertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD.

Selain itu, mengkoordinasikan penyusunan Propemperdaantara DPRD dan pemerintah daerah.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Arnedi Yarmenmenitipkan beberapa harapan, kesepakatan komitmen dan konsisten bersama, sebagai tindaklanjut dalam menciptakan produk perda yang berkualitas sesuai dan sebagaimana peraturan dan harapan masyarakat bersama.

Ia mengatakan, sesuai fungsinya DPRD mempunyai wewenang untuk membahas ranperda yang telah diajukan oleh pemerintah daerah ataupun sebaliknya untuk dapat menghasilkan perdayang mengandung nilai-nilai strategis, sebagai landasan yuridis formil bagi pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga terciptanya pemerintahan yang bersih (clean and good governance).Propemperda merupakan pedoman pengendali penyusunan perda yang mengikat antara Pemkodan DPRD.

“Perda memegang teguh peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, karena perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan,” tambahnya. (*)

RANPERDA INISIATIF DPRD DIBAHAS OLEH KOMISI-KOMISI ANTARA LAIN :

KOMISI I

  1. Budaya Integritas/lanjutan.
  2. Kearsipan/lanjutan dan Kerjasama/baru.

KOMISIII

  • Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional/lanjutan.
  • Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha/lanjutan.
  • Pembinaan Ekonomi Kerakyatan/lanjutan).

KOMISIIII

  • Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/lanjutan.
  • Pengelolaan Rapid Transportation/lanjutan.

KOMISIIV

  • Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga/lanjutan.
  • Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan/lanjutan.
  • Mesjid Paripurna/baru.

RANPERDA USULAN PEMKO PADANG :

1. Pertanggungjawaban APBD Kota Padang TA 2020 (BPKA/rutin).

2. Perubahan APBD TA 2021 (BPKA/rutin).

3. Rancangan APBD Tahun 2022 (BPKA/rutin).

4. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Dinas Lingkungan Hidup/baru).

5. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Bapenda/baru).

6.Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah/Dinas Lingkungan hidup.

7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Padang/Dinas Perdagangan.

8. Penyelenggaraan Pelayanan Tera dan Tera Ulang serta Pengawasan Metrologi legal/Dinas Perdagangan.

9. Perlindungan Produk Lokal/Bagian Perekonomian.

10. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal/DPMPTSP.

11.Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 /Bappeda.

12. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan Gelandangan Pengemis,Pedagang Asongan/Dinas Sosial.

13. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi/Dinas Kominfo.

14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Dinas Pertanian.

15. Wajib Belajar/Dinas Pendidikan

16. Rencana Detail Tata Ruang/Dinas PU dan PR.