27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Sumbar Fokus Kawal Stimulus UMKM di APBD-P 2020

PADANG, KP – Salah satu fokus DPRD Sumbar di tengah penanganan pandemi covid-19 ialah mengusahakan dan mengawal penyaluran dana stimulus bagi unit-unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar. Usaha itu diimplementasikan dalam bentuk memperjuangkan pinjaman lunak dengan bunga ringan melalui APBD-Perubahan Tahun 2020.

Hal itu ditekankan Ketua DPRD Sumbar Supardi kepada wartawan di ruang kerjanya di Gedung DPRD Sumbar, Selasa (8/9). Ia mengatakanpandemi covid-19 tidak boleh jadi penghambat dalam memacu roda perekonomian masyarakatyang sebagian besar ditopang oleh UMKM.

“Saat ini kondisi perekonomian kita sudah minus. Bisa dikatakan sudah hampir masuk resesi. Sebab itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk memulihkan perekonomian masyarakat,” ujar Supardi.

Menurutnya pemerintah daerah harus selalu hadir menyokong sektor-sektor yang terdampak covid-19 agar kembali bangkit, terutama sektor UMKM. Berangkat dari pemikiran itulah, DPRD Sumbar mendorong pemda agar menganggarkan dana stimulus melalui APBD-Perubahan Tahun 2020.

“Saat iniDPRD tengah membahas APBD Perubahan bersama pemerintah daerah. Kita akan kawal ini. Tidak ada alasan untuk tidak masuk,” ujar Supardi.

Dikatakannya, dana stimulus untuk pelaku UMKM juga sudah dibicarakan DPRD Sumbar dengan pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari, khususnya terkait skema penyalurannya. Bank Nagariakan mengusung program ‘SIMAMAK’ untuk skema pinjaman lunak bergulir yang direncanakan pemda untuk pelaku UMKM.

Bank Nagari, sebutnya, mengkalkulasikanjika Pemprov Sumbar menyertakan modal untuk dipinjamkan sebesar Rp19 miliardan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing Rp2 miliar, maka akan tersedia dana sebesar Rp57 miliar untuk disalurkan. Dengan asumsi besaran pinjaman Rp3 juta, maka akan ada 19 ribu UMKM yang bisa dibantu.

Lebih lanjut Supardi menjelaskan untuk bantuan UMKM itu, pemerintah pusat juga sudah memfasilitasi dengan model pinjaman senilai Rp10 juta ke atas. Di sisi lain, stimulus yang rencananya dianggarkan melalui APBDsasarannya bisa mengakomodir pinjaman di bawah Rp3 jutasehingga pelaku UMKM bermodal kecil dapat terbantu.

Anggota dewandari dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota itu juga menekankanbahwa selain dengan terus mematuhi penerapan protokol kesehatan, hal utama yang bisa membuat masyarakat bertahan dari hantaman wabah covid-19 adalah perekonomian yang sehat.

“Saat perekonomian sehat, kebutuhan pangan dan gizi bisa tercukupi dengan baik, imun tubuh juga bisa ditingkatkan agar terhinar dari potensi terpapar covid-19,” kata Supardi.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPRD Sumbar Hidayat menerangkan stimulus yang diberikan bagi pelaku UMKM dapat berupa modal bergulir yang disalurkan oleh perbankan dengan bunga rendah. Menurutnya, DPRD Sumbar telah mengkajibahwa salah satu alasan perekonomian Sumbar tidak separah kondisi nasional adalah karena dukungan UMKM.

“Kita punya 600 ribu UKMM yang bergerak di berbagai sektor. Kalau di Jawa, yang dukung kan banyak corporateatau perusahaan-perusahaan yang produksinya banyak terhenti karena covid-19,” ujar Hidayat pekan lalu.

Anggota komisi yang membidangi keuangan itu juga menambahkangagasan penyaluran pinjaman lunak bagi UMKM sangat mungkin untuk diakomodir dalam APBD Perubahan Tahun 2020.

“Kita harus prioritaskan recovery ekonomi di tengah pandemi. Bukan pasca-pandemikarena tak ada yang tahu kapan pandemi ini berakhir,” tukas Hidayat.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar Zirma Yusri mengatakan ada sekitar 400 ribu UMKM yang terdampak oleh covid-19 di Sumbar dari sekitar 593 ribu UMKM yang ada di Sumbar. Sebagian UMKM itu, kata Zirma, ada yang tetap kreatif dan memiliki sumber dayasehingga masih bisa mengalihkan bidang usahanya dan tetap bertahan di tengah pandemi.

“Misalnya, mereka yang biasa menjahit pakaianberalih menjadi penjahit masker. Meski tidak sebaik usaha awal, tetapi setidaknya ada uang yang masih berputar,” ucapnya.

Namun, kata Zima, sebagian besar UMKM di Sumbar tidak bisa beralih usaha, bahkan tidak bisa beroperasi. Sehingga sangat membutuhkan stimulus untuk bisa bangkit di tengah pandemi covid-19 yang belum dapat terkendalikan sepenuhnya.(adv)