14 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Ketua KPK Firli Bahuri Jalani Sidang Etik Gaya Hidup Mewah

JAKARTA, KP – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali diperiksa Dewan Pengawas KPK, Selasa (8/9) terkait gaya hidup mewah berupa penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi. Ini merupakan sidang ketiga bagi Firli selaku Terperiksa.

Firli terpantau sudah memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Menumpangi Toyota Kijang Innova hitam berpelat nomor B 2085 UFC, Firli masuk ke kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Tapi, anehnya jenderal polisi berbintang tiga itu justru memilih lewat pintu belakang.

Awak media yang mengetahui lantaran menunggu kehadirannya sejak tadi langsung berusaha mengajukan pertanyaan kepada Firli sebelum menjalani persidangan. Namun, Firli belum bersedia mengeluarkan pernyataan apa pun. Ia tetap berada di dalam mobil hingga mobil tersebut masuk gedung melalui basement. Firli juga enggan membuka jendela mobilnya, meskipun sejumlah awak media memintanya untuk mengambil gambar.

Pada perkara tersebut, Firli Bahuri dilapori Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Dewas KPK karena diduga bergaya hidup mewah lantaran menaiki helikopter. Dalam dua sidang sebelumnya, Firli juga enggan berkomentar banyak. Ia berdalih sudah menyampaikan semua terkait tuduhan gaya hidup mewah kepada Dewan Pengawas dalam sidang.

Dalam sidang ini, pihak pelapor yakni Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga telah dimintai keterangannya. Boyamin dalam sidang etik memohon agar Firli dicopot dari jabatannya saat ini dan beralih menjadi Wakil Ketua KPK jika terbukti melanggar etik.

Firli diadili atas laporan masyarakat perihal dugaan penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi saat melakukan kunjungan dari Palembang ke Baturaja, Sumatera Selatan. Ia diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku ‘Integritas’ pada Pasal 4 ayat (1) huruf c atau huruf n atau Pasal 4 ayat (2) huruf m dan/atau perilaku ‘Kepemimpinan’ pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020

Sidang etik terhadap para Terperiksa ini digelar secara tertutup sebagaimana Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pada Pasal 8 aturan tersebut diatur mengenai sidang dugaan pelanggaran etik yang digelar secara tertutup, sedangkan pembacaan putusan akan disampaikan secara terbuka.

Meskipun begitu, banyak unsur dari masyarakat yang mendesak agar sidang etik dilaksanakan secara terbuka, khususnya terhadap kasus Firli. Permintaan tersebut satu di antaranya dilontarkan oleh eks Komisioner KPK, Abraham Samad. Hal itu semata-mata agar ada transparansi dan tidak menimbulkan prasangka negatif publik terhadap lembaga antirasuah. (cnn)