18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Status Pemerintahan Nagari Hingga Jorong Perlu Dikaji Ulang

SOLOK, KP – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Lucki Effendi, meminta pemerintah daerah mengkaji dan mempunyai konsep yang jelas, apa yang dimaksud desa di Sumatra Barat sama dengan nagari yang ada sekarang, atau yang dimaksud dengan desa adat sama dengan jorong-jorong.

Masalahnya, karena adanya pemerintah pusat memberi bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 1,5 miliar untuk pengalokasian dana desa sejak tahun 2015. “Sebenarnya tujuan pemerintah pusat memberi bantuan untuk desa di atas Rp 1 miliar adalah untuk percepatan pembangunan. Namun sayang, kita di Sumbar yang mendapat bantuan adalah nagari, bukan jorong. Dulu kita gabung beberapa jorong untuk dijadikan sebuah nagari. Dan kita jelas rugi,” kata Lucki Effendi, Senin (7/8).

Menurutnya, kalau nagari di Sumbar disamakan dengan desa, maka  Kabupaten Solok yang seluas itu saja, hanya akan dapat sekitar Rp 74 miliar sesuai jumlah nagari yang ada. Atau kalau satu nagari mendapat bantuan Rp 1,5 miliar, maka Kabupaten Solok hanya akan dapat dana bantuan desa sekitar Rp 111 miliar dari total 74 nagari. “Padahal kalau pemerintahan setingkat desa adalah jorong, maka Kabupaten Solok akan mendapat dana alokasi bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 403 miliar atau Rp 600 miliar jika satu jorong menerima Rp 1,5 miliar,” tuturnya.

Kemudian Lucki Effendi menambahkan, pengalokasian dana bantuan desa tersebut mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014. “Karena bantuan desa diperkirakan Rp 1 hingga 1, 5 miliar, maka sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Solok dalam menyikapi UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut,” ulasnya.

Selanjutnya, politisi dari Partai Demokrat itu meminta agar penetapan pemerintahan yang setingkat desa, haruskan nagari atau jorong. Sebab kalau nagari yang akan disejajarkan dengan desa, maka jelas untuk jumlah bantuan Kabupaten Solok akan rugi. Sebab jika dibandingkan dengan desa atau kelurahan di Pulau Jawa, maka luas nagari di Kabupaten Solok jauh lebih luas. (wan)