KPU Larang Peserta Pilkada 2020 Pasang Iklan di Medsos

JAKARTA, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana tetap melarang iklan kampanye di media sosial pada Pilkada Serentak 2020. Rencana itu tertuang dalam draf revisi PKPU Nomor Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

Pada PKPU Nomor 4 tahun 2017, larangan beriklan di media sosial tak diatur spesifik. Namun dalam draf revisi yang dibagikan KPU pada uji publik, Jumat (11/9), aturan itu dituangkan pada pasal 47 ayat (5).

“Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memasang iklan kampanye di media sosial,” bunyi pasal tersebut.

Pada pasal 32, KPU hanya memperbolehkan paslon dan partai politik melakukan iklan kampanye pada media massa, baik cetak, elektronik, ataupun daring. Iklan di media massa boleh dilakukan sendiri ataupun melalui fasilitasi KPU daerah.

Sementara di media sosial, paslon dan parpol hanya boleh berkampanye melalui akun masing-masing. Akun resmi wajib dilaporkan ke KPU satu hari sebelum masa kampanye.

“Masih jadi kajian kami tentang larangan iklan kampanye di media sosial. Pertanyaannya apakah ini bisa disamakan perlakuannya dengan media daring,” kata Komisioner KPU I Dewa Kader Wiarsa Raka Sandi dalam uji publik tersebut.

Sementara itu pada draft PKPU perubahan itu partai politik maupun pasangan calon dan atau tim kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU daerah paling lambat 1 hari sebelum masa kampanye dimulai. Kemudian KPU juga mewajibkan parpol maupun tim kampanye maupun pasangan calon wajib menghapus unggahan atau konten bermuatan kampanye pada akun medsosnya paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir.

“Dulu tim kampanye wajib menutup akun resmi medsos paling lambat 1 hari setelah masa kampanye berakhir. Kalau kemudian konsep yang ada selama ini, usulan perubahan Pasal 50 jadi menghapus konten. Kami menerima masukan, selain menghapus ada juga menonaktifkan baik pada masa tenang dan hari pemungutan suara. Ini perlu dapat kajian lebih dalam sehingga nanti bisa lebih komprehensif pengaturannya,” ujarnya.

Selain itu KPU juga akan mengatur tentang mekanisme kampanye virtual di dalam perubahan Pasal 37 ayat 1 dan 3 PKPU 4/2017. KPU menambahkan ketentuan mekanisme pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka yang dapat dilakukan melalui media daring.

Berikut ini bunyi perubahan Pasal 37:

Pasal 37

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a, didalam ruangan, gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui media daring.

(3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, penanggung jawab dan/atau tautan.

Kemudian pada draft perubahan PKPU itu, KPU juga mengatur tentang ketentuan pemasangan iklan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon paling banyak 200% dari iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU provinsi atau kabupaten kota. KPU daerah akan memfasilitasi penayangan iklan kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat di media massa cetak, media massa elektronik seperti televisi, radio dan/atau Media Daring terbatas hanya pada

media massa online; dan/atau lembaga penyiaran. (cnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Cemburu BerujungMaut, Seorang Pria Tewas Dikeroyok

Jum Sep 11 , 2020
PAYAKUMBUH, KP -Tragis! Gara-gara terbakar api cemburu karena pacarnya diganggu, warga Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh berinisial AMD (20 tahun) bersama empat temannya mengerooyok seorang pemuda hingga twas. Peristiwa pengroyokan membawa maut itu terjadi di Kota Payakumbuh Senindinihari lalu (7/9) sekitar pukul 03.00 WIB, di Simpang […]