19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KPU Pasbar Utus Tim Klarifikasi dan Verifikasi Berkas Balon Kepala Daerah ke KPK

SIMPANGEMPAT, KP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual berkas calon ke sejumlah daerah. Klarifikasi dan verifikasi itu adalah salah satu tahapan yang wajib dilakukan KPU dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020, terhadap sejumlah berkas calon yang diragui keabsahannya.

Klarifikasi berkas tersebut dilakukan dengan cara mendatangi instansi yang mengeluarkan berkas atau melegalisir berkas itu sendiri. Di antaranya Pengadilan Tinggi Negeri di Medan untuk surat keterangan Pailit, Kantor Pajak Pratama untuk memastikan tidak punya tanggungan pajak, sekolah asal tempat calon pernah bersekolah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan lain sebagainya.

Kepala Sub Bagian Teknis dan Tekmas KPU Pasbar, Zamzami kepada KORAN PADANg mengatakan, pihaknya telah membagi beberapa tim yang akan diutus ke beberapa daerah yang dipimpin langsung oleh para komisioner. “Untuk mendapatkan efektifitas kerja, maka KPU Pasbar telah mengutus beberapa tim ke beberapa daerah, seperti Simpangempat, Lubuksikaping, Bukitinggi, Tapanuli Selatan, Medan, Padang, Jakarta dan Bogor,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (11/9) pagi melalui telepon selularnya.

Ia menjelaskan, saat ini dirinya bersama komisioner koordinator divisi teknis, Adri menjalani tugas ke Jakarta dan Bogor. “Kami harus turun untuk klarifikasi, masa pandemi bukan alasan bagi kami untuk melalaikan tugas ini,” jelasnya kepada KORAN PADANG.

Namun katanya, tim yang turun ke lapangan tetap harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebagai langkah antisipasi. “Kami juga tetap waspada dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga aman bagi kami dan orang yang kami kunjungi,” ujar Zamzami.

Terpisah, Ketua Bawaslu Pasbar, Emra Patria yang juga ikut dalam rombongan itu mengatakan, klarifikasi berkas adalah salah satu amanah peraturan KPU, sehingga berkas calon nantinya tidak ada yang diragui keberadaannya.  “Pengawasan dilakukan kepada seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, untuk memastikan seluruh tahapan sesuai aturan perundangan yang berlaku,” pungkasnya. (rom)