19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Peran Apoteker dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Padang

KESEHATAN merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat harus melalui berbagai sumber daya khususnya di bidang kesehatan dalam bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimanfaatkan sebagai upaya dalam meningkatkan kesehatan. Undang – Undang Kesehatan menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian.(1, 2)

Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat, konseling, dan monitoring penggunaan obat kepada pasien. (3, 4) Salah satu cara apoteker dapat mempromosikan kesehatan yang baik adalah dengan konseling pasien dan melaksanakan edukasi kesehatan, edukasi kesehatan artinya mengubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menjadi prilaku yang sehat.(5,12) Apoteker merupakan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan, khususnya pelayanan kefarmasian.(6)

Masyarakat telah melihat apoteker sebagai sumber informasi kesehatan, penekanan yang semakin besar saat ini diberikan pada interaksi antara apoteker dan pasien.(7) Sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perubahan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien.(8, 9) Perubahan paradigma ini dikenal dengan nama pharmaceutical care.

Pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian adalah suatu pola pelayanan kefarmasian yang beorientasi kepada pasien. Dengan maksud bahwa apoteker tidak hanya sebagai pengelola obat tetapi juga meliputi pelaksanaan pemberian pelayanan konseling, informasi obat, edukasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan adanya kesalahan pengobatan.(8)

Konseling adalah proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Melalui pemberian konseling, apoteker dapat mengetahui kebutuhan pasien saat ini dan yang akan datang. Apoteker dapat menemukan apa yang perluh diketahui oleh pasien serta masalah yang perluh diatasi.Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap apoteker.(8)

 Penelitian mengenai Evaluasi Implementasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek di Kota Padang telah dilakukan oleh Monita (2009) dengan hasil bahwa pelayanan kefarmasian di Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa beberapa faktor pendukung yang mendasari adalah: motivasi apoteker dalam bekerja, dukungan pemilik sarana apotek dan staf, komitmen seluruh stakeholder (pembuat kebijakan/regulasi, instansi yang melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan, perguruan tinggi dan organisasi profesi). Beberapa faktor penghambat yang ditemukan adalah apoteker belum berperan di apotek, lemahnya dukungan dan evaluasi oleh pihak manajemen apotek, pengadaan sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, legislasi, dan lemahnya kontrol regulasi oleh aparat terkait. (10)

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cantika (2019) tentang Analisis Pelaksanaan pelayanana konseling oleh Apoteker di Apotek swasta di kota Padang didapatkan hasil bahwa pelayanan konseling yang dilakukan oleh apoteker di apotek swasta di kota Padang belum berjalan optimal. Kendala utama yang menjadi hambatan adalah apoteker belum sepenuhnya ada di apotek karena ada pekerjaan sampingan, tidak ada ruang konseling, pelatihan yang jarang dilakukan dan masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. (11)

Untuk itu diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk sosialisasi kembali terkait kebijakan, melakukan pelatihan kepada apoteker maupun kepada tenaga teknis kefarmasian dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar apoteker dapat maksimal dalam menjalankan perannya dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya di kota Padang.