18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Disahkan, Tak Pakai Masker Didenda Rp250 Ribu

PADANG, KP-DPRDSumbarbersama PemprovSumbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Jumat (11/9).Perda tersebutdiproyeksikan untuk mencegah penyebaran virus corona.

Ketua DPRD Sumbar Supardi saat memimpin paripurna dengan agenda pengesahan perda tersebut mengatakan Perda AKB dalam upaya pengendalian virus covid-19 itu dibahas selama lebih kurang dua minggu.

“Kita apresiasi pansus bersama OPD karena dua unsur ini bisa merampungkan nperda tersebut dalam waktu singkat dengan dukungan pendapat fraksi dan akhirnya ditetapkan menjadi produk hukum daerah,” ujar Supardi.

Menurutnya, Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 itu diberi nomor 15/SB/2020. ia mendorong agar dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat melibatkan semua komponen, baik unsur pemerintahan daerah, forkopimda, perguruan tinggu, LSM, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, hingga pemuda.

Sementara, Ketua Pansus Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru, Hidayat, mengatakan perda itu terdiri dari 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi normal baru di Sumbar. Dalam perda itu terdapat sanksi yang diatur dalam Bab IX dengan judul ketentuan pidana. Ia menyebutkan pada pasal 106 diatur bahwa orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp250 ribu.Sementara untuk penanggungjawab instansi atau lainnya yang melanggar protokol kesehatan diancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp15 juta.

“Sanksi pidana akan diberikan apabila pelanggar tidak menjalankan sanksi administrasi atau telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali,” kata dia.

Pada kesempatan sama, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan kondisi yang membuat regulasi ini dibuat karena regulasi sebelumnya belum kuat karena tidak ada sanksi yang memberikan efek jera

“Saat ini empat daerah di Sumbar sudah masuk zona merah dan tidak ada lagi zona hijau di Sumbar. Hal ini karena masyarakat masih tidak abai terhadap protokol kesehatan,” kata dia.

Ia berharap aturan itu dapat membuat penyebaran covid-19 di Sumbar bisa ditekan. “Saya berharap sanksi yang sebagaimana diatur dalam perda ini diberikan secara bertingkat kepada pelanggar untuk efek jera. Kita akan koordinasi dengan kabupaten kota untuk sosialisasi termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan lainnya. Alhamdulillah, semua mendukung,” kata dia. (adv)