18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KUA-PPAS Perubahan APBD Tanahdatar Tahun Anggaran 2020 Resmi Ditetapkan

BATUSANGKAR, KP – Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Tanadatar Tahun Anggaran 2020, resmi ditetapkan. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanahdatar dengan DPRD setempat, dalam sidang paripurna dewan, Jumat (11/9).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Anton Yondra dan Saidani itu, dihadiri 27 anggota DPRD, Wakil Bupati Tanahdatar Zuldafri Darma, Forkopimda, Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya.

Ketua DPRD, Rony Mulyadi Dt. Bungsu mengatakan, melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan Badan Anggaran (Banggar) dari tanggal 6-10 September lalu, hingga ditetapkan pada hari ini (Jumat-red).  Terdapat perubahan pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. “Melalui beberapa kali pembahasan, terjadi banyak perubahan, baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan,” ujarnya.

Melalui Sekretaris Dewan diwakili Kabag Umum dan Keuangan Aji Sagitarius, disampaikan bahwa plafon anggaran dalam KU-PPAS Perubahan APBD 2020 yang disepakati, di antaranya pendapatan sebesar Rp1,209 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp122.967 miliar, dana perimbangan Rp 829.724 miliar dan  pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp194,048 miliar.

Sedangkan total belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp1,272 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp444.360 miliar dan belanja tidak langsung Rp828,460 miliar serta pembiayaan daerah sebesar Rp 122.926 miliar dan surplus sebesar Rp4,5 miliar.

Sementara itu Wakil Bupati Tanahdatar, Zuldafri Darma dalam sambutannya menyampaikan, dengan telah disepakati KU PPAS dan dan telah dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah membahas untuk menyamakan persepsi tentang anggaran pemerintah daerah.

Wabup Zuldafri juga menyampaikan, pelaksanaan APBD 2020 dalam perjalanan dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya adalah wabah Covid-19. Sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan anggaran dengan dasar adanya penurunan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari perimbangan dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Wabup berharap, dengan telah ditetapkannya KU-PPAS Perubahan, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2020 dapat segera dilaksanakan. Sehingga tahapan penyusunan APBD Perubahan tahun 2020 dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dan dapat berlanjut dengan persetujuan Ranperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. “Kepada setiap perangkat daerah nantinya untuk dapat dengan seksama dan proaktif, memperhatikan dan mengimplementasikan kedua dokumen tersebut dalam rencana kerja anggaran OPD,” kata Wabup.

Perubahan struktur APBD itu sebut Wabup, membutuhkan komitmen bersama dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman pada masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang saat ini sedang melanda daerah. (nas)