14 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Perda APBD Perubahan Tahun 2020 Kota Payakumbuh Ketok Palu

PAYAKUMBUH, KP – Peraturan Daerah (Perda) Tentang APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 akhirnya diketok palu dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Walikota Riza Falepi secara virtual melalui aplikasi zoom, Kamis (10/9). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Hamdi Agus dan didampingi Wakil Ketua I Wulan Denura dan Wakil Ketua II Armen Faidal. 

Juru bicara DPRD, Opetnawanti dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional dalam penyampaiannya menyebut DPRD sangat memperhatikan bagaimana pandemi Covid-19 memberikan pengaruh besar terhadap anggaran di Kota Payakumbuh. Beberapa kegiatan dan program terhenti dan dialihkan guna mendukung Walikota selaku ketua tim gugus tugas dalam membentengi Kota Payakumbuh dari penularan wabah Covid-19.

“Kita berharap di anggaran perubahan kali ini dapat difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan semoga betul-betul dapat dioptimalkan lagi demi kemajuan Kota Payakumbuh,” kata Opetnawati.

Sementara itun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda APBD-P Kota Payakumbuh TA 2020 beberapa waktu lalu, Walikota Payakumbuh Riza Falepi memaparkan, pandemi Covid-19 telah memberikan efek negatif bagi perekonomian. Sehingga secara alamiah menyebabkan perubahan cukup signifikan pada baseline dan proyeksi perekonomian ke depan.

“Dengan adanya perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro, maka basis perhitungan dalam menentukan besaran-besaran APBN akan berubah dengan signifikan, yang tentu juga akan berdampak pada APBD Kota Payakumbuh. Dampak paling signifikan dari Covid-19 diperkirakan akan mempengaruhi baseline pendapatan daerah yang sah,” sebut Wako Riza.

Disebutkannya, Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Sebagai dampak pandemi Covid-19 dan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan Juni 2020. Di mana pada perubahan kebijakan umum APBD tahun 2020, pendapatan asli daerah berkurang sebesar Rp 23,74 miliar atau turun sekitar 19,42 persen dari Rp 122,25 miliar menjadi Rp 98,50 miliar.

Sedangkan dana perimbangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 53,08 miliar atau Rp 9,6 persen dari Rp 579,30 miliar menjadi Rp 526,22 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 juga berkurang sebesar Rp 1,18 miliar atau berkurang 1,41 persen dari semula Rp 84,20 miliar menjadi Rp 83,02 miliar

Dipaparkan Wako Riza, belanja daerah pada APBD TA 2020 mengalami pengurangan sebesar Rp 91,48 miliar atau 10,87 persen. Dari semula dianggarkan sebesar Rp 841,60 miliar menjadi Rp 750,11 miliar. Pengurangan itu dilakukan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar 0,44 persen dari dana awal Rp 362,00 miliar menjadi Rp 360,39 miliar. Perubahan dana juga dilakukan pada anggaran belanja langsung dari semula Rp 469,60 miliar menjadi Rp 389,72 miliar, atau berkurang sebesar 18,74 persen.

Sementara Ketua DPRD, Hamdi Agus menyebut, sangat bersyukur dinyatakan bebas Covid-19 dan turut dapat ikut dalam rapat tersebut, sehingga sebagai Ketua DPRD dapat mengetok palu Perda APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun 2020. “Terimakasih atas dukungan dan doa seluruh pihak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sudah disahkannya APBD Perubahan tahun ini dengan menunggu evaluasi dari gubernur 2 minggu ke depan, kegiatan pembangunan, pemerintahan dan penanganan Covid-19 di daerah kita berjalan baik. Payakumbuh mungkin daerah awal yang sudah ketok palu APBD Perubahan,” ungkap Hamdi Agus. (dho)