18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Perda Covid-19 Disahkan, Pelanggar Akan Terima Sanksi Administratif dan Pidana

SOLOK, KP – Bupati Solok H. Gusmal, mengikuti Vidcon Sosialisasi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bersama para Bupati dan Walikota se-Sumatra Barat, di Rumah Dinas Bupati Solok Guest House, Jumat (11/9). Tampak hadir dari Pemkab Solok pada kesempatan itu antara lain Kapolres Solok Arosuka AKBP Azhar Nugroho, Sekdakab Solok Aswirman, Wakil Ketua DPRD Lucky Efendi, Kepala Inspektorat Hermantias, Kalaksa BPBD Armen AP, Kadis Dinkes Maryeti Marwazi, Kabag Kesra Ahpi Gusta Tusri, Kabag Humas Syofiar Syam, Plt Kakan Kesbangpol Riswanto dan Sekretaris Sat Pol PP.

Sementara dari Provinsi Sumbar, tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Nasrul Abit, Bupati/Walikota se-Sumatra Barat, Kapolda Sumbar, Danrem, Kajati, Kepala Satpol PP, Kabinda, Ketua Pengadilan Tinggi Negeri, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, unsur Forkompinda dan SKPD se-Sumbar.

Di samping itu, acara tersebut mengajak seluruh unsur di Pemkab Solok dan Sumbar agar mensosialisasikan Perda adaptasi kebiasaan baru di setiap Kab/Kota di Sumbar. Di mana Perda tersebut dapat menjadi referensi penegakan kedisiplinan protokol kesehatan agar bisa terhindar dari Covid-19. Tidak hanya itu, Perda adaptasi kebiasaan baru tersebut merupakan Perda pertama di Indonesia. Yang mana sebagai langkah alternatif mendisiplinkan masyarakat dengan adanya peningkatan dari sanksi administratif menjadi sanksi denda dan pidana, harapannya muncul efek jera agar mematuhi protokol kesehatan tanpa kecuali.

Melalui Perda itu, diharapkan tokoh-tokoh masyarakat ikut aktif dalam mengedukasi maupun mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian koordinasi dan kerjasama dengan penegak hukum sangat penting untuk penegakan disiplin dengan membentuk tim. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana dengan ketentuan secara formal dan prosedural yang dilakukan secara bertahap.

Menurut Bupati Solok H. Gusmal, sanksi administratif dan pidana dibagi dua, ada untuk perorangan dan kelompok. Sanksi administratif perorang seperti tidak memakai masker, yakni membersihkan fasilitas umum, denda Rp 100 ribu. Kemudian mereka yang tidak karantina dikenakan sanksi daya paksa polisional (penjemputan paksa) dan denda Rp 500 ribu. Sanksi administratif penanggung jawab seperti resto, hotel, SKPD, tempat wisata tidak pakai masker akan diberikan teguran lisan, tertulis, denda Rp 500 ribu, pembuburan kegiatan, penghentian sementara, dan pencabutan izin. “Untuk pidana perorangan yaitu kurungan paling lama 2 hari, denda Rp 250 ribu. Sanksi pidana bisa dilakukan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih 1 kali,” sebut Bupati.

Adapun pidana untuk penanggung jawab, yakni dikenakan pidana 1 bulan dengan denda Rp 15 juta. Yang mana sanksi pidana akan dikenakan jika sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran lebih 1 kali.

Sedangkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menegaskan, terkait pemasukan pidana akan menjadi milik PAD Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemprov meminta dukungan untuk melakukan sosialisasi melalui bilboard atau spanduk terkait Perda tersebut. Sekaligus dalam tahap sosialisasi, Pemprov akan mengirimkan sejuta masker ke Kaputen/Kota. “Segera sosialisasikan Perda ini selama satu Minggu, bentuk tim kabupaten/kota, inilah kekuatan yang kita andalkan untuk mengrem Covid di Sumbar. Dukungan semua pihak bisa mensukseskan program ini,” pungkasnya. (wan)