20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Bersama Pemko Bukittinggi Setujui APBD Perubahan 2020 Rp 684 Miliar Lebih

BUKITTINGGI, KP – DPRD bersama Pemko Bukittinggi, setujui APBD perubahan 2020 sebesar Rp 684 miliar lebih. Persetujuan itu ditandatangai melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Bukittinggi, Senin (14/9).

Anggota DPRD Bukittinggi, Asril selaku juru bicara DPRD, membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran, di mana setelah pembahasan Banggar dan TAPD, disepakati perubahan APBD terjadi penurunan pendapatan daerah sebesar 14,85 persen dari Rp 804 miliar lebih, menjadi Rp 684 miliar lebih. Pendapatan daerah itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun sebesar Rp 49  persen menjadi Rp 77 miliar lebih, dana perimbangan turun sebesar Rp 7,41 persen menjadi Rp 511 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, turun sebesar 4,30 persen menjadi Rp 95 miliar lebih.

“Penurunan PAD yang paling signifikan terjadi pada pendapatan hasil retribusi daerah sebesar Rp 55 miliar lebih. Penurunan ini terjadi karena dampak Covid-19. Sementara untuk belanja daerah pada APBD perubahan turun menjadi Rp 877 miliar lebih,” jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan menyampaikan, hasil pembahasan itu telah disetujui seluruh fraksi di DPRD Bukittinggi. Sehingga APBD Perubahan 2020 dapat diparipurnakan dan ditandatangani oleh Pemko dan DPRD Bukittinggi.

“Kami sangat menyadari, APBD perubahan sangat dibutuhkan dalam melanjutkan pembangunan daerah. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas kerja keras Banggar dan TAPD serta seluruh pihak yang telah mendukung dan memfasilitasi pembahasan APBD Perubahan 2020 ini. Apalagi rancangan APBD telah seimbang, di mana sebelumnya terjadi defisit sebesar Rp 13,2 miliar lebih. Namun setelah dibahas, setiap belanja yang dialokasikan dalam APBD telah terdapat rencana sumber penerimaannya,” ungkap Herman Sofyan.

Sedangkan Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengakui, kondisi belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah. Akibatnya, terjadi defisit pada perubahan APBD sebesar Rp 13 miliar lebih, namun dapat ditutup dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 192 miliar lebih. Sehingga perubahan APBD tahun 2020 ini dalam kondisi seimbang.

“Artinya, seluruh belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan dalam perubahan APBD telah memiliki sumber pendanaannya. Penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan sumber penutup defisit anggaran, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2019 sebesar Rp 107 miliar lebih, atau naik dari target semula sebesar Rp 106 miliar lebih,” jelasnya.

Kenaikan SILPA itu lanjut Wako, merupakan salah satu alasan dilakukan perubahan APBD dalam rangka memanfaatkan SILPA tahun sebelumnya, untuk dituangkan dalam program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Ranperda perubahan APBD 2020 itu memang diakui banyak dipengaruhi dinamika pencegahan dan percepatan penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi. (eds)