19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemkab Solok Gelar Diskusi Politik Bersama Forkopimda dan KPU

SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar diskusi politik bersama unsur Forkopimda dan KPU Kabupaten Solok di Guest House Arosuka, Rabu (16/9). Acara tersebut turut dihadiri Bupati Solok H. Gusmal, Sekda Kabupaten Solok Aswirman, Unsur Forkopimda, KPU dan para Kepala SKPD di lingkup Pemkab Solok.

Pada diskusi tersebut dibahas masalah kesiapan daerah dalam penerapan Perda Provinsi Sumbar tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok. Kemudian juga dibahas Sosialisasi Peraturan KPU No. 10 tahun 2020 mengenai perubahan atas Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19.

Di samping itu juga dibahas Sosialisasi Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19.

Komisioner KPU, Yusrial menyampaikan, pelaksanaan Pilkada serentak nanti sudah dirancang sedemikian baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. “Sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada sudah dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada peraturan KPU. Hasil verifikasi pencalonan Bupati/Wakil Bupati Solok juga telah disampaikan kepada masing-masing calon,” sebutnya.

Nanti sambungnya, penetapan pasangan calon akan dilaksanakan pada 23 September dan untuk penetapan nomor urut pada 24 September. Setelah itu pada 26 September kampanye sudah bisa dimulai. “Pelaksanaan kampanye juga harus memperhatikan protokol kesehatan dengan tidak mengundang masa terlalu banyak, serta akan tetap dilakukan pengawasan,” tambahnya.

Sementara untuk debat publik lanjutnya, akan dilaksanakan di studio lembaga penyiaran publik dengan kapasitas 50 orang untuk seluruh pendukung bakal calon.  Seluruh penyelenggara Pilkada juga akan dilengkapi dengan APD. Sedangkan kesimpulan dari Forkompida, yakni dalam pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada harus memperhatikan potensi kerawanan yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada. Kesepakatan bersama perlu diadakan agar setiap kegiatan yang dilakukan sesuai aturan berlaku dan seluruh jajaran personel keamanan akan terus meningkatkan penjagaan dan keamanan demi kenyamanan bersama.

Pemerintah daerah dan unsur terkait jelasnya, perlu memaksimalkan Sosialisasi Perda mengenai pola hidup baru agar edukasi di masyarakat dapat lebih baik lagi, serta dapat menciptakan kesadaran dan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Solok menyampaikan, Perda yang sudah dilahirkan harus menjadi perhatian dan dipatuhi bersama. “Kita semua yakin, dengan kepatuhan dan kedisiplinan kita dalam menjalani pola kehidupan baru ini, maka kita akan mampu meminimalisir penyebaran Covid-19,” cetusnya.

Pihaknya akan terus bekerjasama dengan baik, selalu menjaga komunikasi dan koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan berbagai rencana aksi yang akan dilakukan.

Sedangkan Bupati Solok, H. Gusmal menyampaikan, pemerintah daerah sangat mendukung adanya Perda mengenai pola kehidupan baru serta adanya sanksi yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan. Hal itu bertujuan untuk mewujdukan masyarakat yang disiplin. “Edukasi dan sosialisasi tentang PKPU dan Perda yang baru ini perlu kita maksimalkan kepada masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya melakukan berbagai aktivitas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” sebut Bupati.

Ditambahkannya, nanti juga akan dibuat kesepakatan bersama antara bapaslon dengan KPU, Pemda, penegak hukum dan aparat keamanan demi ketertiban pelaksanaan tahapan Pilkada. (wan)