Terkait DPHP, Bawaslu Tanahdatar Berikan Saran Perbaikan Ke KPUD Setempat

BATUSANGKAR, KP – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanahdatar memberikan saran perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, terhadap Data Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).Hal itu dikemukakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanahdatar, Hamdan kepada KORAN PADANG, kemarin via telpon selulernya.

Disebutkan Hamdan, dalam hal pengawasan pemutakhiran daftar pemilih, jajarannya mulai dari Panwascam sampai pengawas kelurahan desa/nagari telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan PPDP. “Metode pengawasan yang dilakukan yakni melakukan pengawasan langsung di beberapa PPDP dan juga melakukan audit Coklit untuk memastikan. Apakah PPDP melaksanakan tugas coklit dan memastikan pendataan terhadap pemilih baru, data ganda atau pemilih MS yang belum didata dan pemilih disabisilitas,” ujarnya.

Dari proses coklit tersebut katanya, pihaknya melakukan pengawalan terhadap proses pleno penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) di tingkat nagari yang dilakukan oleh PPS dan selanjutnya pada pleno penetapan DPHP di tingkat kecamatan, serta kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS.

“Dari tahapan ini, kami memberikan berbagai saran perbaikan, baik ke PPS, PPK dan KPU Tanahdatar. Yakni saran perbaikan proses coklit yang dilakukan PPDP, pemasangan stiker coklit yang belum ditempel, pemilih baru yang belum dicoklit dan juga terhadap pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal agar dicoret,” terangnya.

Di samping itu katanya, pihaknya juga memberikan saran perbaikan agar jajaran KPU memberikan data AB KWK kepada jajaran pengawas pemilihan. Selanjutnya, dia juga membeberkan bahwa pihaknya melakukan pengawasan langsung terhadap tahapan pendaftaraan  pencalonan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanahdatar. “Bawaslu Tanahdatar telah melakukan pengawasan langsung pada saat pendaftaran bakal pasangan calon di KPU Tanahdatar,” tambahnya.

Selain mengawasi proses pencalonan jelasnya, Bawaslu juga mengawasi proses penelitian administrasi berkas persyaratan pasangan calon kepala daerah yang dimasukan ke KPUD. “Kami juga mengawasi proses verifikasi faktual berkas syarat calon untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan dokumen dari persyaratan calon tersebut, termasuk proses penerimaan dan penelitian dokumen perbaikan berkas bakal pasangan calon yang dilakukan KPU hingga 16 September lalu,” pungkasnya. (nas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkab Pasaman Hibahkan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Pelayanan Haji dan Umrah

Kam Sep 17 , 2020
LUBUKSIKAPING, KP – Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman menghibahkan tanah milik Pemkab setempat seluas 1.000 M2 untuk pembangunan gedung pelayanan Haji dan Umrah terpadu. Penyerahan hibah tanah itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pasaman Yusuf Lubis, didampingi Sekretaris Daerah Mara Ondak, kepada Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumbar di Balerong Pusako […]