20 Juni 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19, Komisi V Minta Masyarakat Patuhi Perda Adaptasi Kebiasaan Baru

KOMISI V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) harapakan masyarakat, mematuhi Peraturan Daerah (Perda) tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Wakil Ketua Komisi V yang juga membidangi kesehatan tersebut, Donizar mengatakan, setelah kebijakan new normal (kehidupan baru) diberlakukan, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan hingga sekarang.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah harus mengeluarkan produk hukum yang mengikat pola kehidupan masyarakat pada masa pandemi hingga bentuk sanksi. “Dengan adanya Perda ini, masyarakat harus mematuhi aturan yang berlaku,” ujarnya saat dihubungi KORAN PADANG, Minggu (20/9).

Di sisi lain, dia meminta meminta gubernur untuk membuka kembali tempat – tempat isolasi yang dinilai masih butuh penambahan.

“Dengan terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang pada umumnya merupakan Orang Tanpa Gejala (OTG), maka diminta kepada pemerintah daerah untuk membuka kembali tempat – tempat isolasi bagi pasien,” katanya

Dia menyebutkan, saat ini hanya Balai Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang digunakan sebagai tempat isolasi. “Kapasitasnya tidak akan mampu menampung pasien OTG yang semakin meningkat,” ulasnya.

Selain membuka kembali tempat – tempat isolasi, di juga mengingatkan agar rumah sakit hanya digunakan untuk menampung pasien dengan gajala sedang – berat saja. Sehingga, kapasitas rumah sakit dan tenaga medis masih bisa menangani kasus Covid-19 yang semakin meningkat.

Dilanjutkannya, Perda AKB merupakan produk hukum mandatori (wajib-red), yang bisa langsung diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Dasar pembentukan Perda adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020 serta mempedomani UU nomor 12 tahun 2011.

Dia mengingatkan, pemerintah provinsi segera mensosialisasikan Perda AKB tersebut ke masyarakat. Sosialisasi hendaknya dilakukan secara masif karena penerapannya harus disegerakan di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Sebelumnya Ketua Pansus Perda AKB, Hidayatmengatakan Perda ini terdiri dari 10 bab dan 117 pasal yang mengatur ketentuan dalam kondisi normal baru di Sumbar.Terkait dengan adanya sanksi yang diberikan diatur dalam Bab IX dengan judul ketentuan pidana.

Ia menyebutkan, di pasal 106 diatur bahwa orang yang tidak menggunakan masker diancam pidana kurungan selama dua hari atau denda Rp250 ribu.

Sementara untuk penanggungjawab instansi atau lainnya yang melanggar protokol kesehatan diancam pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda Rp15 juta.

“Sanksi pidana akan diberikan apabila pelanggar tidak tidak menjalankan sanksi administrasi atau telah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali,”jelasnya. (*)

Komisi V DPRD Sumbar Bidang Kesejahteraan

  1. Muclis Yusuf Abid Ketua
  2. Donizar Wakil Ketua
  3. Syahrul Furqan Sekretaris
  4. Gustami Hidayat Anggota
  5. Hamdanus Anggota
  6. Ismed Amzis Anggota
  7. Novrizon Anggota
  8. Maigus Nasir Anggota
  9. Ahmad Rius Anggota
  10. Khairudin Simajuntak Anggota
  11. Khairunas Anggota
  12. Siti Izzati Azis Anggota
  13. Daswipetra Anggota
  14. Syafarudin Putra Anggota