Kapolri Keluarkan Maklumat untuk Peserta Pilkada

JAKARTA, KP – Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat bernomor Mak/3/IX/2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkandengan terbitnya maklumat itudiharapkan seluruh peserta pilkada mematuhi standar protokol kesehatan dalam setiap tahapan pesta demokrasi tersebut. Ia juga menyinggung tentang proses pendaftaran paslon ke KPU pada 4-6 September lalu di mana banyak pendukung calon yang tak menerapkan protokol kesehatan.

“Maklumat Kapolri ini dikeluarkan untuk menekan sekecil mungkin di tahapan klaster Pilkada,” ucap Argo.

Adapun isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, yakni:

1. Pemilihan Kepala Daerah 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat:

a. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terkait para setiap tahapan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENDAGRI USUL KAMPANYE DIGELAR SECARA VIRTUAL

Sementara itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan revisi Peraturan KPU terkait kampanye Pilkada 2020. Tito meminta KPU agar mengubah mekanisme kampanye agar dilakukan secara virtual. Menurutnya rapat umum atau konser saat kampanye sulit menghindarkan kerumunan massa. Sulit untuk membatasi jumlah peserta maksimal 100 orang.

“Kami sarankan ada revisi PKPU mengenai, untuk menghindari terjadinya potensi kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak. Kami mendorong semua kegiatan sebaiknya secara daring, secara virtual,” ujar Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/9).

Ia mengatakan pasangan calon bisa memaksimalkan aplikasi daring, sosial media, media massa, hingga jaringan TVRI dan RRI. “Itu dapat dimanfaatkan,” imbuh mantan Kapolri itu.

Ditambahkannya, untuk daerah yang masih kesulitan teknologi bisa dilakukan rapat terbatas. Dengan pengawasan yang ketat dan diikutsertakan aparat penegak hukum.

“Di daerah dengan kesulitan sarana teknologi, dapat dilakukan rapat terbatas yang bisa menjaga jarak dan pengawasannya akan mengikutsertakan stakeholder, penegak hukum,” kata dia. (ozc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dua Ruas Jalan Nasional Amblas dan Tertimbun Longsor

Sen Sep 21 , 2020
LUBUK BASUNG, KP – Dua ruas jalan nasional yang menghubungkan Sumbar dengan provinsi tetangga sempat putus akibat bencana alam, Senin (21/9). Kedua ruas jalan nasional itu berlokasi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Limapuluh Kota. Jalan lintas nasional di Jorong Pulupuh, Nagari Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agamamblas, Senin (21/9). Akibatnya […]