21 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

PASLON JANGAN HALALKAN BERBAGAI CARA REBUT KEKUASAAN, M. Khadafi: Pemuda Harus Aktif Lakukan Pengawasan

PAYAKUMBUH, KP- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Kota Payakumbuh dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Payakumbuh, kembali menggandeng kelompok masyarakat atau ormas untuk mengajak agar mereka terlibat aktif dalam Pengawasan Pemilu.

Beberapa waktu sebelumnya, dalam meningkatkan partisipatif masyarakat, Bawaslu menggandeng Tokoh Adat, Agama, Bundo Kandung, Pers dan berbagai unsur lainnya. Kini, kegiatan serupa, Rapat Koordinasi (Rakor) kembali digelar di kantor Bawaslu di Jalan Rangkayo Rasuna Said, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Senin (21/9).

Kegiatan yang diikuti belasan peserta dari unsur Pemuda (KNPI), Kepolisian dan Pers itu menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya dari Bawaslu Kota Payakumbuh, Akademisi serta dari kalangan Pers.

Ketua Bawaslu, M. Khadafi menyebutkan, peranan pemuda sangat penting dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga tercipta Pilkada tahun 2020 yang berkualitas.

“Pemuda (KNPI-red) harus aktif dan menjadi bagian penting dalam pengawasan pemilu partisipatif pada Pilkada 2020 ini. Kita memandang KNPI sebagai intelektual muda yang menjadi magnet dan menjadi perhatian banyak pihak. Sehingga KNPI, harus ikut dan aktif dalam mengawasi agar pergantian kekuasaan (Pilkada-red) bisa berjalan di jalurnya,” ucap M. Khadafi.

Mantan Ketua KPU Kota Payakumbuh itu juga menambahkan, kawan-kawan KNPI yang mungkin tergabung dalam tim pasangan calon juga bisa menyampaikan kepada bakal pasangan calon untuk berbuat sesuai Undang-undang (UU0 dalam merebut kekuasaan.

“Jadikan momentum ini untuk menyampaikan kepada pasangan calon jika kawan-kawan KNPI ada yang tergabung dalam pasangan calon. Ingatkan mereka jangan halalkan berbagai cara dalam merebut kekuasaan,” tambahnya.

Potensi pelanggaran Pilkada cukup besar terjadi selama Pandemi Covid-19 ini, sebab banyak warga yang terdampak secara ekonomi. Mereka tentu akan digoda dengan berbagai cara, baik dengan materi maupun lainnya. Namun mereka juga harus tahu bahwa, pemberi dan penerima juga bisa diberikan sanksi. (dst)