27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Dalam Waktu Dekat, DPRD Sumbar Bakal Selesaikan Dua Ranperda

PADANG, KP- Ketua DPRD Sumbar Supardi mengungkapkanDPRD terus bekerja optimal dalam melahirkan produk hukum daerah (perda – red)meski dihadapidengan pandemi covid-19 dan suasana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.

“Dua rancangan peraturan daerah (ranperda) saat ini menjadi prioritas dan akan diselesaikan dalam waktu dekat, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Perubahan APBD 2020,” ungkap Supardi, Rabu (23/9).

Ia mengatakan kedua ranperda itu sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yaitu Ranperda tentang RPJPD yang merupakan acuan dan pedoman oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar 2016-2021 dalam perumusan visi, misi, dan program kerjanya. Kemudian Ranperda Perubahan APBD 2020 yang merupakan payung hukum pelaksanaan anggaran dalam menghadapi pandemi.

“Target di APBD perubahan 2020 mulai dari pemulihan ekonomi, alokasi anggaran tambahan untuk penanganan covid-19 dan anggaran kegiatan strategis lainnya,” ujarnya.

Supardi mengatakan untuk APBD Perubahan, sesuai pasal 179 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tertulis pengambilan keputusan terhadap ranperda tentang perubahan APBD dilakukan DPRD bersama kepala daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

“Jadi batas akhirnya adalah 30 September 2020. Jika tidak ada keputusan maka tidak ada perubahan di APBD 2020,” kata dia.

Menurutnya, kondisi itu berisiko terhadap pengelolaan keuangan daerah karena alokasi anggaran APBD 2020 banyak yang direposisi untuk penanganan covid-19, baik di sektor kesehatan, ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“Kita minta pemerintah daerah memberikan perhatian serius dalam hal ini dan menyelesaikan pembahasan sebelum batas waktu yang ditentukan,” katanya.

Di sisi lain komisi-komisi di DPRD Sumbar telah melakukan rapat pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2020. Dalam hal iniKomisi III DPRD Sumbar meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap berupaya menghasilkan deviden bagi daerah meski saat ini tengah pandemi.

Wakil Ketua Komisi III Ali Tanjung selepas rapat dengan sejumlah BUMD terkait APBD perubahan di Kota Bukittinggi mengatakan pandemi covid-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian dan perlu dilakukan langkah strategis agar usaha BUMD tetap berjalan. Pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD pada semester pertama 2020.

Diketahui, sejumlah BUMD di Sumbar masih mampu menghasilkan deviden walau mengalami penurunan. Ali mencontohkan Bank Nagari masih konsisten memberikan deviden meskipu di tengah pandemi. Selain itu ada Jamkrida dan Askrida yang masih memberikan deviden namun jumlahnya berkurang. Sedangkan BUMD yang belum mampu menghasilkan keuntungan adalah Hotel Balairung dan PT Grafika.

Sebelumnya, DPRD periode 2014-2019 telah memberikan tiga opsi kepada pemerintah yakni memberikan pengelolaan kepada pihak ketiga dalam bentuk kerjasama, menjual perusahaan, dan menutup usaha tersebut.

“Ini yang masih belum dijalankan oleh Pemprov Sumbar,” ujarnya.

Komisi III DPRD Sumbar terus mendorong BUMD bergerak kreatif di masa pandemi dan tetap memberikan keuntungan dan berdampak langsung pada masyarakat. “Kita juga tidak ingin membebani mereka dengan target yang dibuat di awal tahun. Masa pandemi ini berdampak bagi seluruh pihak terutama di bidang ekonomi. Mereka konsisten memberikan keuntungan di masa saat ini berarti kinerja mereka sudah baik,”pungkasnya. (fai/adv)