18 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Pemko Solok Ikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020

SOLOK, KP – Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi di era adaptasi kebiasaan baru. Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020.

Rakernas yang mengangkat tema ‘Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ itu diikuti Sekretaris Daerah Kota Solok Syaiful, didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok Novirna Hendayani secara virtual di E-Gov Monitoring Room Balaikota Solok, Selasa (22/9).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, secara total terdapat 486 daerah dari 542 daerah yang mendapatkan opini tertinggi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hasil itu terdiri dari sebanyak 34 Pemerintah Provinsi, 87 Pemerintah Kota dan 365 Pemerintah Kabupaten. Jumlah tersebut berhasil meningkat sebesar 7,9 persen dari tahun lalu.

“Kami apresiasi dan berikan penghargaan kepada seluruh pemerintah daerah karena semakin banyaknya yang mendapatkan opini WTP. Ke depan, diharapkan agar dapat terus meningkatkan dan mempertahankan opini WTP tersebut,” sebutnya.

Kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang belum mendapatkan WTP jelasnya, agar segera lakukan langkah efektif dan terukur mengatasi temuan, serta menyelesaikan temuan-temuan dari BPK. “Sinergi LKPP dan LKPD harus terus kita tingkatkan untuk menyelaraskan keuangan pusat dan daerah,” ujarnya.

Selanjutnya, menyikapi suasana extraordinary Pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya mengimbau kepada seluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Menyelesaikan secara cepat payung hukum agar tidak terjadi masalah, serta menyusun petunjuk teknis yang bisa menjawab masalah fleksibilitas di lapangan. Dengan itu, diharapkan keuangan akan tetap akuntabel.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan kepada Peraih Opini WTP 10 kali Berturut-turut, yaitu 41 Kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraih Opini WTP 5 kali berturut-turut kepada 286 Kementerian lembaga dan Pemerintah Daerah, serta Peraih WTP Tahun 2019. Sedangkan Kota Solok termasuk salah satu yang dianugerahi penghargaan oleh Menteri Keuangan atas WTP 2019. Sampai saat ini, telah 4 tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok mendapat Opini WTP dari BPK RI.

Kemudian penghargaan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Award sebagai apresiasi kepada seluruh kementerian lembaga atas partisipasi menjaga pengelolaan barang milik negara. Penghargaan tersebut terdiri dari lima kategori, yakni pemanfaatan, kualitas, sertifikasi, terus menerus serta kolaborasi. (van)