18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

RAIH OPINI WTP TUJUH KALI, Pemkab Padangpariaman Raih Penghargaan dari Kemenkeu RI

PARITMALINTANG, KP – Pemerintah Kabupaten Padangpariaman meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait keberhasilan menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pengelolaan keuangan daerah yang ketujuh kalinya.

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 secara daring, Selasa (22/9).

Pada acara yang diikuti seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, Kemenkeu RI memberikan dua kategori penghargaan kepada daerah, yaitu Pemerintah Daerah yang telah meraih opini WTP lima kali dan sepuluh kali berturut-turut.

Sementara itu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, mengucap syukur karena meraih penghargaan dari Kemenkeu RI. Meskipun masa pandemi Covid-19, Padangpariaman meraih penghargaan atas kerja keras seluruh pihak. “Keberhasilan Padangpariaman meraih penghargaan dari Kemenkeu karena menyabet opini WTP atas LKPD 2019, merupakan kerja keras bersama seluruh pihak, baik Inspektorat hingga seluruh SKPD” ujarnya di Parit Malintang. 

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Daerah peraih penghargaan diberikan sebuah anggaran tambahan dari pemerintah pusat melalui Kemenkeu RI berupa Dana Insentif Daerah (DID). “Tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat ini akan digunakan kembali untuk kepentingan umat dan kesejahteraan rakyat,” ujar Ketua Alumni UNP itu.

Bupati yang juga Cawagub Sumbar itu berharap agar Padangpariaman meraih opini WTP setiap tahunnya. Artinya pengelolaan keuangan secara profesional, akuntabel dan transparan.

Sedangkan Inspektur Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan, di tengah pandemi Covid-19 seluruh pengelolaan keuangan yang berjalan harus benar-benar transparan dan akuntabel. Dirinya berharap agar seluruh SKPD yang terlibat dalam pengelolaan anggaran Covid-19 dapat dipertanggungjawabkan. “Inspektorat turut mengawal dan pendampingan jalannya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19″ kata Mantan Kabag Humas itu.