19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

WTP 5 Kali Berturut-turut, Wako Ramlan terima Penghargaan Menkeu RI

BUKITTINGGI, KP – Pemerintah Kota Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pemberian penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang diikuti beberapa kepala daerah kabupaten/kota dan kementerian/lembaga di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut secara daring, Selasa (22/9).

Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2019 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori 5 kali berturut-turut.

Walikota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias, merasa bersyukur atas penghargaan yang diterima dari Menteri Keuangan tersebut dan mengatakan bahwa penghargaan itu diperoleh karena prestasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemko Bukittinggi dengan perolehan opini WTP yang telah diraih selama lima kali berturut- turut.

“Alhamdulillah, kita bersyukur ini merupakan hasil kerja keras semua elemen pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Bukittinggi tentunya dalam pengelolaan administrasi keuangan yang dari tahun ke tahun terus membaik,” ucapnya.

Dikatakannya, walaupun penghargaan itu bukan tujuan akhir sebuah pencapaian, namun harus menjadi motivasi dan penyemangat bagi semua untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan.

Sementara itu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengatakan, penghargaan itu merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan untuk kementerian/lembaga, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota karena telah menyelesaikan laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan transparan. “Sebagai wujud apresiasi, kita berikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini tahun 2019 dan yang telah meraih WTP 5 kali berturut-turut, serta WTP 10 kali berturut-turut,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dibandingkan tahun 2018, keberhasilan Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD terjadi peningkatan. Hal itu juga menunjukkan semakin meningkatnya tata kelola yang tidak hanya dalam pengelolaan Barang Milik Negara, tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawab pemerintahan. (eds)