29 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Gubernur Irwan Prayitno Lantik 8 Pjs Bupati dan Walikota

PADANG, KP – Sebanyak delapan Pejabat Sementara (Pjs) kepala daerah di Sumbar dilantik oleh Gubernur Irwan Prayitno. Penunjukan Pjs ini untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah karena sedang cuti kampanye pilkadayang akan berlangsung 9 Desember 2020.

Bupati dan walikota yang maju pada pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di daerah masing-masing. Sesuai aturan, petahana yang memilih maju pilkadaharus cuti di masa kampanye selama 71 hari, sejak 26 September sampai 5 Desember 2020.

Pjs diisi oleh Pejabat Tinggi Eselon II dari Pemprov Sumbar. Mereka bekerja mulai hari ini Sabtu (26/9) di daerah masing-masing. Penyerahan tanda jabatan dilakukan oleh Gubernur Irwan Prayitno di Aula Gubernuran Sumbar, Jumat (25/9).

“Semua adalah kepala SOPD di Sumbar. Jam lima sore tadi dikirimkan dari Kemendagrisehingga agak molor sedikit karena persoalan administrasi,” kata gubernur seperti dilansir langgam.id.

Menurutnya, setelah dilantik para Pjs langsung bertugas di wilayah masing-masing. Mereka akan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan bersama DPRD. Kemudian juga memelihara ketertiban masyarakat dan memfasilitasi pemilihan walikota dan bupati sampai ada yang kepala daerah defenitif.

Selain kepala daerah, pengukuhan juga dilakukan terhadap istri masing-masing menjadi pejabat sementara Ketua TP-PKK. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Sumbar Nevi Zuairina.

Daftar Pjs kepala daerah di Sumbar yang dilantik:

1. Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri menjadi Pjs Bupati Padang Pariaman.

2. Kepala Inspektorat Sumbar Mardi menjadi Pjs Bupati Pesisir Selatan,

3. Kepala Dinas Kominfo Sumbar Jasman Rizal menjadi Pjs Solok Selatan.

4. Kepala Dinas Perdagangan Sumbar Asben Hendri sebagai Pjs Walikota Solok.

5. Kepala Bappeda Sumbar Hansastri jadi Pjs Bupati Pasaman Barat.

6. Asisten II Pemprov Sumbar Benny Warlis jadi Pjs Bupati Agam

7. Kepala Bakeuda Sumbar Zaenuddin jadi Pjs Walikota Bukittingi

Pjs Kepala Daerah Tak Bisa Buat Kebijakan Strategis

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berpesan agar para Pjs kepala daerah dapat terus melakukan koordinasi dengan kepala daerah definitif yang sedang cuti dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Dia mengingatkan bahwa Pjs tidak seperti kepala daerah definitif yang dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategis. Tito menekankan agar kebijakan petahana tetap berjalan sebagaimana yang telah diprogramkan.

“Tentunya penjabat sementara tidak bisa membuat kebijakan yang strategis karena (masa jabatannya) 71 hari. Intinya, koordinasi kalau ada membuat kebijakan yang penting. Sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang sedang cuti itu tetap bisa berlanjut dan sepanjang itu positif. Bangun hubungan baik dengan semua pihak,” tuturnya.

Mantan Kapolri itu juga meminta agar jajaran pemda mendukung kerja para Pjs dalam menjalankan tugasnya. “Mohon dukungan semua pihak. Bapak gubernur, staf, forkopimda agar para penjabat yang dilantik dapat bekerja dengan baik, membangun hubungan dengan baik,” pungkasnya. (lgm)