19 April 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Koto Tinggi, Surga Tersembunyi di Utara Sumatera Barat

MUNGKIN tak semua masyarakat Sumbar familiar dengan nama Koto Tinggi yang berlokasi di Kabupaten Limapuluh Kota. Memang, nagari ini tidaklah sepopuler Mandeh di Pesisir Selatan yang identik dengan keindahan pantainya, atausekondang Pariangan di Tanahdatar yang tersohor akan keelokan alamnya. Namun, eksotisme nagari yang terletak dideretan Bukit Barisan ini dijamin mampu ‘membius’ pelancong yang berkunjung ke daerah yang penuh historis itu.

Memasuki wilayah yang masuk dalam teritori Kecamatan Gunung Omeh ini, mata pengunjung akan dimanjakan hijaunya ribuan pohon jeruk yang tertata rapi dengan buah mulai menguning. Sapaan hangat dibarengi senyum tulus penduduk setempat membuat suasana semakin nyaman. Ditambah hembusan angin khas daerah pegunungan membikin pikiran terasa lebih fresh.

Menurut salah seorang pegawai kenagarian setempat, Yazid (25 tahun),sejak beberapa tahun belakanganmasyarakat lokaltelah menjadikan jeruk sebagai komoditi usaha utama mereka. Tak heran, hampir setiap pekarangan rumah penduduk bisa ditemui pohon buah yang bibitnya berasal dari wilayah Kuok Riau ini.

“Selain pekarangan rumah, penduduk disini juga memiliki ladang jeruk. Umumnya ladang tersebut terletak dipunggung bukit. Biasanya pohon jeruk diselingi dengan tanaman cabai,” sebutnya seraya menunjuk kearah bukit yang terletak tak jauh dari sana.

Jeruk Gunung Omeh, begitu nama bekennya memang berbeda dari buah sejenis yang ada Indonesia. Selain berukuran besar dan manis, kandungan airnya juga banyak. Sudah tentu kadar vitamin C-nya tinggi. Tak heranpermintaannya pun banyak. Baik dari Sumbar maupun luar provinsi. Bahkan pangsa pasarnya telah menembus Singapura dan Malaysia.

“Biasanya petani disini menjual langsung ke agen. Merekalah yang nanti memasarkan keluar daerah. Untuk hargamenyesuaikan jumlah barang. Saat panen dan buah banjir, satu kilogram jeruk dihargai Rp8 ribu. Jika stok tak banyak, harganya bisa dua kali lipatsampai Rp16 ribu per kg,” terang Yazid.

Tren agrowisata rupanya turut membius penduduk Koto Tinggi. Tak ingin ketinggalan, masyarakat disini juga ingin mengembangkan potensi daerah mereka menjadi kawasan agrowisata. Bahkan beberapa anggota kelompok tani dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintahtentang cara mengelola agrowisata yang baik dan benar.

“Seharusnya, program agrowisata berjalan awal tahun. Pemerintah telah berjanji membantu sebagian infrastruktur. Cuma, pandemi menghambat itu semua. Untung masyarakat disini tak putus asa. Mereka tetap membangun sarana semampunya dengan swadaya sendiri,” ujar pria murah senyum tersebut.

‘KAMPUANG SARUGO’

Jika ditanya, apa ciri khas Minangkabau? Pasti salah satu jawaban yang terpikir Rumah Gadang. Ya, Rumah Gadang identik dengan masyarakat Minang. Hampir diseluruh wilayah Sumbar Rumah Gadang dapat dijumpai, terutama daerah pedesaan.

Kemajuan pariwisata rupanya turut mempengaruhi fungsi Rumah Gadang. Jika dahulu Rumah Gadang semata digunakan sebagai tempat tinggal, tempat musyawarah keluarga, serta tempat mengadakan upacara dan ritual adat, sekarang bangunan ini juga bisa digunakan mencari profit dengan menjadikannya daerah kunjungan wisata.

Tak mau kalah dengan wisata sejenis yang lebih dulu ‘booming’ seperti Saribu Rumah Gadang Solok Selatanatau Kampung Adat Sijunjung, Pemerintahan Nagari Koto Tinggi ‘menyulap’ komplek rumah adat di kawasan SeiDadok menjadi daerah kunjungan wisata budaya. ‘Kampuang Sarugo’, demikian idiom diberikan untuk kawasan tersebut. ‘Sarugo’ merupakan akronim ‘saribu gonjong’ yang dalam Bahasa Indonesia berarti seribu bubungan rumah berbentuk tanduk yang merupakan ciri khas Rumah Gadang.

Kampuang Sarugo menawarkan eksotisme khas alam pedesaan. Terletak di dataran tinggi, dimana dibawahnya terlihat hamparan sawah serta dua sungai yang kemudian bertemu membentuk Batang Sinamar. Saban sore, sungai ini ramai dikunjungi anak-anak untuk berenang. Sambutan ramah penduduk lokal terasa saat memasuki kawasan tersebut. Spanduk imbauan protokol kesehatan pun banyak terpampang pada setiap sudut Kampuang Sarugo.

Yazid menjelaskanKampuang Sarugo diresmikan akhir Agustus 2019 lalu. Ada 29 Rumah Gadang dengan ukuran sekitar 5 x 16 meter. Gonjong tiap rumah ada lima, mencerminkan Rukun Islam.

“Ketika akhir pekan, libur panjang, atau panen raya jeruk, Kampuang Sarugo ramai dikunjungi wisatawan. Dari yang sekadar menikmati agrowisata jeruk, bermain disungai, hingga bermalam. Meski belum semua Rumah Gadang dijadikan homestay, namun minat wisatawan cukup tinggi untuk menginap. Alhamdulillah, pemerintah daerah sangat membantu masyarakat dalam mengelola kawasan ini. Berbagai pelatihan digelar Pemkab Limapuluh Kota untuk meningkatkan SDM masyarakat setempat,” tutur Yazid.

Layaknya daerah pedesaan, kekurangan utama di Koto Tinggi adalah jaringan komunikasi. Dari pantauan, internet yang bisa diakses hanya lewat perangkat wifi yang dimiliki beberapa orang saja. Tentu saja masalah tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat Koto Tinggi mempromosikan potensi daerah keluar.Padahal, Kampuang Sarugo masuk dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) 2020 kategori Kampung Adat.

Untung saja, Pemkab Limapuluh Kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memfasilitasi pembuatan website dan media sosial Kampuang Sarugo guna lebih mengenalkan ke seluruh Indonesia.

“Kita juga mohon Kominfo Provinsi Sumbar turut mempublikasikan Kampuang Sarugo agar dapat API 2020. Jika dapat penghargaan, otomatis gezah Kampuang Sarugo terangkat dan lebih dikenal orang,”ucap Yazid.

PDRI BUKAN PRRI

Selain keindahan alamnya, Koto Tinggi ternyata menyimpan sejarah yang tak bisa dipisahkan dari perjalanan bangsa. Mungkin tak banyak yang tahu, jika nagari ini pernah menjadi salah satu dari delapan tempat di Sumbar yang jadi ibukota Republik Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).

Struktur geografis Koto Tinggi yang strategis diyakini mempengaruhi keputusan pemimpin kala itu dalam mengambil kebijakan mengenai ibukota negara. Alasan tidak dijumpainya kantor pemerintahan di daerah ini, sebab kala itu tokoh-tokoh bergerak secara mobile. Sehingga dimana berada, disitulah kantor terdapat.

Juru kunci PDRI, Metrial (43 tahun) yang juga tokoh masyarakat setempat didampingi Walinagari Arman, menuturkan awal mula terjadinya PDRI.

“PDRI terbentuk 22 Desember 1948 di Halaban Limapuluh Kota. Ini akibat agresi Belanda yang menawan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Mencegah terjadinya kevakuman pimpinan negara, Syafruddin Prawiranegara selaku Menteri Perekonomian yang saat itu sedang berada di Bukittinggi mengambil inisiatif membentuk pemerintahan darurat dan terus menginformasikan kepada dunia akan eksistensi Indonesia,” ucap Met mengawali cerita.

Dia melanjutkan, saat mendapat kabar penyerangan di Yogya, Syafruddin bersama rombongan langsung meninggalkan Bukittinggisetelah sebelumnya menghanguskan seluruh sarana prasarana yang ada, kecuali sebuah radio stesen yang nantinya jadi cikal bakal RRI Bukittinggi.

Dari Bukittinggi Syafruddin bergerak ke Halaban. Halaban dipilih karena menjadi posko AURI dimasa itusehingga mereka berpendapat keamanan cukup terjamin. Disanalah Menteri Syafruddin menunggu kedatangan tokoh lainnya yaitu Gubernur Militer Sumatera Barat, Rasjid.

“Jadi, sebenarnya PDRI itu embrionya dari Bukittinggi, lahir di Halaban, dan besarnya bergerilya termasuk di Koto Tinggi,” ujarnya.

Setelah PDRI terbentuk, atas saran Tan Malaka, sebaiknya pemerintahan dijalankan di Koto Tinggi karena mempertimbangkan beberapa faktor, seperti strategis, memiliki benteng yang kuat, serta dekat dengan Riau dan Sumatera Utara. Makanya, sebagian pemimpin, pengungsi, dan tak ketinggalan radio berpindah menuju Koto Tinggi.

Singkat cerita, dari Koto Tinggi lah banyak siaran radio mengudara menginformasikan keberadaan Indonesia. Hal tersebut membuat Belanda gerah dan melakukan penyerangan ke Koto Tinggi pada 10 Januari 1949 yang mengakibatkan gugurnya sembilanpejuang Indonesia.

Atas dedikasi PDRI, pemerintah membangun Monumen Bela Negara yang terletak di Jorong Sungai Siriah sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara (HBN). Monumen tersebut berasal dari dana APBN yang melibatkan enamkementrian.

“Monumen telah siap 90 persen. Hanya akses jalan masih belum memadai menuju kesana. Saat ini baru Kementrian Pendidikan yang mengucurkan dananya. Kita berharap kementerian lain segera bertindakagar proyek tidak mangkrak dan secepatnya dapat dimanfaatkan, terutama oleh pelajar,” harapnya.

Metrial juga memaparkan perbedaan PDRI dengan PRRI agar masyarakat khususnya generasi muda tidak rancu.”PDRI dan PRRI dua hal berbeda. Baik konteks maupun waktu. PDRI periode 1948-1949, sedangkan PRRI tahun 1949-1950. PDRI merupakan penyelamat negarasementara PRRI bentuk ketidakpuasaan atas pemerintah pusat. Semoga sejarah tidak diputarbalikan. Kasihan anak cucu nantinyajika kejadian masa lalu dipelintir dari aslinya,” pungkas Metrial.

Bagi wisatawan, sehari atau dua hari jelas tak cukup untuk menjelajahi Nagari Koto Tinggi. Sebab, cukup banyak objek lainnya yang bisa dieksplorasi. Seperti Air Terjun Lubuk Bulan, Goa Imam Bonjol, dan kawasan Mangani yang konon katanya merupakan ladang emas, mangan, dan bahan alam berharga lainnya.

Silahkan berkunjung ke Koto Tinggi untuk menikmati pesona ‘sekeping surga yang tersembunyi’ di kawasan utara Sumatra Barat ini. (eko/ip)