24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Seluruh Pegawai Non-ASN di Kabupaten Solok ‘Dilindungi’ BPJS Ketenagakerjaan

SOLOK, KP – Bupati Solok, H. Gusmal menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik upaya-upaya peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Solok, dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara paripurna di Kabupaten Solok.

Hal itu dimulai dari non-ASN di SKPD, wali nagari dan perangkatnya dan dorongan kepada dunia usaha yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019.

“Ditahun 2019 lalu, kita sudah mendaftarkan sebanyak 1.817 peserta yang berasal dari 63 instansi, dan untuk pemerintah nagari sudah mendaftarkan 33 wali nagari dan perangkatnya. Sehingga sisanya sebanyak 41 nagari dapat dilaksanakan pada 2021. Pemerintah daerah akan terus selalu meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini secara bertahap. Dengan demikian, semua tenaga kerja non-pns di Kabupaten Solok terlindungi melalui program BPJS ketenagakerjaan,” tutur Gusmal ketika membuka Focus Group Discussion (FGD), Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok, di salah satu hotel berbintang di Padang, baru-baru ini. 

Bupati berharap kepada pimpinan BPJS ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Solok, sehingga tujuan dibentuknya program BPJS ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Solok.

Di tempat yang sama Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Cabang BPJS Ketenakerjaan Solok, Muhammad Fananidalam laporannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Solok yang telah mendaftarkan para pegawainya ke BPJS ketenagakerjaan, sehingga mendapatkan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Hal ini merupakan kabar baik bagi kami, karena seluruh pegawai non-ASN dilingkup Pemkab Solok sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di luar Kabupaten Solok,” sebut Muhammad Fanani.

Ia juga menyampaikan, hingga saat ini tercatat sudah seluruh OPD di Kabupaten Solok terdaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (untuk pegawai non-PNSnya).

“Selama menjadi peserta kami telah membayarkan jaminan kematian 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp250 juta dan Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK sebanyak 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp14 juta,” tambah Muhammad Fanani.

Pihaknya menambahkan, saat ini telah diberikan kemudahan dengan adanya PP No.49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). “Artinya diberi kemudahan dan kelonggaran kepada peserta terhitung Agustus 2020 sampai dengan Januari 2021. Keringanan iuran diberikan sebesar 99 persen, sehingga iuran JKK menjadi 1 persen dari iuran nimonal peserta JKK,” tandasnya. (wan)