18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

KUA-PPAS Kabupaten Solok 2021 Disepakati

SOLOK, KP – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok, hari Sabtu (26/9), menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPASTahun Anggaran 2021, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok dengan agenda penyampaian hasil pembahasan dan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPASTahun anggaran 2021 itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Solok, Renaldo. Dihadiri Bupati Solok, H. Gusmal, Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi dan Anggota DPRD Kabupaten Solok, unsur Forkopimda, Sekda Aswirman, Sekwan Suharmen dan Kepala SKPD Pemkab Solok serta lainnya.

Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Gerindra Arlon menyebutkan, pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 ini adalah untuk menyepakati arah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Hasil pembahasan dimanaPendapatan Daerah tidak terjadi perubahan yaitu sebesar Rp1.147.852.748.921. Kemudian Belanja KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 terjadi perubahan tetap sebesar Rp.1.172.852.748.921.

Rekomendasi dari hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut bahwa setelah dilakukan pembahasan terhadap pendapatan dan belanja pada semua SKPD dapat disepakati sebagaimana tertuang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021.

Karena subtansi KUA-PPAS ini merupakan kebijakan umumdaerah, maka jika terjadi perubahan pendapatan dalam waktu berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui aplikasi SIPD.

Program/Kegiatan dalam KUA PPAS ini agar diselaraskan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Solok 2016 – 2021 serta penyesuaian dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Diharapkan kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan regulasi penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Nomenklatur kegiatan/subkegiatan yang belum tersedia dalam aplikasi SIPD untuk dimutakhirkan sesuai dengan kewenangan daerah.

Sementara Bupati Solok H. Gusmalmenyampaikan, masukan dan saran yang disampaikan oleh anggota dewan agar kebijakan umum anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

“Dengan telah disepakatinya KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, maka pada hakekatnya, sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, Pemerintah Daerahdan DPRD mampunyai tanggung jawab untuk keberhasilan pembangunan daerah, sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih baik,” terang Gusmal.

Mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional, juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara Pemerintah Daerah dan DPRD, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saat ini Kabupaten Solok telah memasuki Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh stakeholder, untuk tetap menjaga suasana kondusif, hingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada merupakan tanggungjawab kita semua,” sebut Gusmal.

Maka dari itu menurut Gusmal, jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi yang menjadi hajat masyarakat, menjadi ajang perpecahan masyarakat.

Pemilihan kepala daerah dalam suasana pandemi Covid-19 memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada. Sosialisasi perlu terus dimaksimalkan, untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

“Harus menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Untuk itu, pelaksanaan pilkada sesuai dengan penerapan protokol kesehatan,”tambah Gusmal. (wan)