18 Mei 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Ombudsman RI Desak PTPN IV Selesaikan Sengketa Tanah dengan Masyarakat Desa Mariah Jambi

PADANG,KP- Permasalahan sengketa tanah puluhan tahun antara masyarakat Desa MariahJambi, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN IV kembali diangkat untuk dicarikan titik temu dan penyelesaiannya yang dijembatani oleh Ombudsman RI.

Sangkot Manurung selaku kuasa masyarakat Desa Mariah Jambi kepada KORAN PADANG menyampaikan pada Jumat lalu (25/9) ia mengahdiri Zoom meeting dengan Menteri BUMN, ATR/BPN RI, Bupati Simalungun, dan Dirut PTPNIV yang difasilitasi Ombudsman RI.

Menurutnya dalam pertemuan itu Bupati Simalungun menegaskan supaya ada hasil dari pertemuan itu sebaiknya dilakukan pendataan siapa-siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan kembali hak tanah mereka supaya tidak terjadi konflik berdarah dikemudian hari.

“Pihak PTPN IV mengatakan sudah pernah melakukan ganti rugi dan sering sudah melakukan ganti rugi. Namun PTPN tidak bisa membuktikan kepada siapa diberikan ganti rugi tersebut dan mana objek yang telah dilakukan ganti rugi,” ujarnya.

Sementara pihak Kementerian BUMN mengatakansebaiknya ganti rugi itu dibuktikan dengan jelas daripada timbul lagi pihak lain yang mengklaimseperti kasus PTPN II di Medan dulu.

Sedangkan pihak Badan Pertanahan dalam pertemuan itu mempertanyakan apakah nama-nama 147 KK ada tercantum dalam SK bupati. Dikhawatirkan, masyarakat hanya sekadar mengklaim saja. OIeh karena itu disarankan dalam pertemuan lanjutan harus disertakan Kakanwil ATR/ BPN Sumatera Utara sehingga didapat penjelasan yang rinci.

“Saya selaku kuasa masyarakat sekaligus hak waris masyarakat menyatakan bahwaPTPN IV memang melakukan ganti rugi melalui Pemkab Simalungun Sumatera Utara. Tetapi, objek itu berbeda dengan objek persawahan punya masyarakat,” terang Sangkot Manurung.

Dijelaskannya, yang dilakukan ganti rugi oleh PTPN IV adalah warga masyarakat 222 KK sebagai petani penggarap tanah-tanah perkebunandengan ketentuan sebanyak 115 KK diganti dengan lahan pengganti sedangkan sisanya 107 KK lagi dengan ganti rugi uang Rp1juta per KK.

“Nah, dari 107 KK ini ditemukan 9 KK yang tak ditemukan hak warisnya sehingga uang ganti ruginya kembali ke kas Pemkab Simalungun,” papar Sangkot.

Dijelaskannya, administrasi dari Pemkab Simalungun cukup jelas dan admistrasi dari pihak PTPN IV juga jelas. “Akan tetapi, ganti rugi itu dilakukan kepada petani penggarap lahan-lahan perkebunan. Jadi untuk apalagi dipertanyakan ganti rugi objek yang mana?Kan, sudah jelas objeknya mana dan yang menerima siapa. Padahal, yang jadi persoalanadalahpersawahan milik masyarakat 147 KK yang di Desa Mariah Jambi, Kabupaten Simalungun.Ini yang harus sama-sama dipahami,” tukasnya.

Ia emmaparkan masyarakat sudah tinggal di lahan seluas 200 heltare itu sejak tahun 1942 yang disebut Desa Mariah Jambi. Diketahui juga ada Alas Hak Masyarakat pada tahun 1960. Pada tahun 1960, lahir SK pembukaan tali air untuk menjadikan persawahan dan tahun 1966 Dinas Pengairan membuat peta persawahan masyarakat 147 KK.

“Sebelum kemerdekaan disana sudah ada perkampungan masyarakat. Hingga saat ini juga ada saluran irigasi, tempat tempat ibadah,kuburan, dan lainnya yang sudah ada sejak zaman dulu itu. Nah itu yang belum dilakukan oleh pihak PTPN IV,”tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pada tahun 1967-1968 masyarakat melakukan unjuk rasa secara terus-menerus dan tanpa kenal lelah ke kantor Bupati Simalungun. Sehingga sebagai jaminan dan kepastian hak masyarakat 147 KK, Bupati sebagai Panitia Landree Form menerbitkan SK Bupati Nomor 1/II/10/LR/68, tgl. 14/09/1968.

Lebih lanjut dikatakan Sangkot Manurung, berdasarkan temuan dan hasil pemeriksaan Ombudsman RI, ternyata HGU Nomor 2 tahun 2003 atas nama PTPNIV mengandung maladministrasi karena PTPNIV tidak dapat menunjukkan bukti surat ganti rugi lahan masyarakat 200 hektare dan tidak dapat menunjukkan bukti surat penyerahan tanah dari masyarakat kepada PTPNIV dan atau kepada pihak lain.

“Ombudsman RI sudah berulang kali menyurati kementerian BUMN tapi tidak ada respons sebagai bentuk pertanggungjawaban antar lembaga.Demikian juga surat kami yang telah berulang kali sampai saat ini tidak ada tanggapan.Bahkan sejak 14 September lalu sampai saat ini masyarakat resah tinggal di desa apalagi mengolah lahan miliknya karena selalu didatangi preman, ormas, TNI, dan Polri sembari mengatakan itu bukan lahan masyarakat karena PTPNIV memiliki HGU sampai tahun 2026.

“Dalam hal ini, patut dipertanyakan dimana areal yang dimaksud dalam HGU Nomor 2 thn 2003? Di mana tapal batas dan titik koordinatnya? Kemudian, apa dasar PTPNIV Menyatakan SK Bupati tahun 1968 tidak berlaku?” ujar Sangkot sembari juga mempertanyakan maksud pernyataan PTPN IV, ‘silahkan PTUN-kan HGU kami supaya jelas’.

Sangkot Manurung menambahkandalam dua minggu kedepan Ombudsan RI akanmenindak lanjuti, dimana akan menindaklanjuti hasil dari pertemuan zoom meeting tersebut.

“Kita menghargai proses yang berlaku dan berharap tidak ada riak nanti. Mudah-mudahan persoalan tanah persawahan milik masyarakat 147 KK sesuai SK Bupati tahun 1968di Desa Mariah Jambicepat selesai dengan hasil yang jelas dan tidak ada lagi permasalahan dikemudian harinya.Kita tidak berhenti hingga disini sebab kita sudah mengawal persoalan ini sejak puluhan tahun lalu,”tegas Sangkot Manurung.(bim)