Demo Buruh

admin

SEMAKIN banyak saja problema menyungkup pekerja atau buruh di negeri ini. Disaat pandemi melanda yang membuat kehidupan buruh kembang-kempis,sekarang bergulir pula rencana beragam aturan yang dinilai kalangan buruh bisa semakin mempersulit kehidupan mereka yang tak kunjung sejahtera.

Yang dipersoalkan buruh itu adalah rencana pemerintah bersama DPR yang tetap akan membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Seperti diberitakan KORAN PADANG terbitan Senin (28/9) di halaman 14, beberapa hal yang ditolak buruh dalam RUU itu mencakup hilangnya upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota, adanya upah padat karya, dan pemutusan hubungan kerja dipermudah. Aturan lain yang ditolak adalah hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak seumur hidup, nilai pesangon dikurangi bahkan komponennya ada yang dihilangkan, serta jam kerja eksploitatif.

Dari beragam persoalan yang tak dikehendaki buruh tersebut seakan mereka benar benar berada pada posisi yang sangat lemah. Sudahlah pendapatan kebanyakan mereka pas-pasan saja, beragam problema terus saja melilit kehidupan mereka. Bahkan boleh pendapatan tak mencukupi dari bulan ke bulan.

Karena buruh tersebut sudah bersepakat akan mengadakan demo besar-besaran dengan sistem bergelombang tiap hari ke gedung DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia termasuk elemen non-buruh juga ikut mensupport demo itu, maka sebaiknya pemerintah ataupihak dewan memperhatikan suara buruh. Jangan memandang problema buruh sebagai angin lalu saja. Sebab, buruh dan pekerja termasuk tulang punggung kesejahteraan negeri. Tanpa buruhsemuanya jadi berantakan. Pabrik tak jalan. Angkutan mogok, dan banyak lagi problema yang muncul.

Diakui, posisi pekerja cenderung selalu lemah. Maklum, hanya orang gajian. Mereka bukan pemilik perusahaan. Mereka sudah lemah, jangan makin diperlemah. Boleh jadi nanti fisiknya makin kerempeng, satu persatu dilanda kerawanan gizi.

Sangat memprihatinkan rasanya jika anggota dewan tak memperhatikan tuntutan buruh yang hidup mereka saat ini sudah ‘Senin- Kamis’. Dengan posisi buruh yang begitu lemah, janganlah kalangan pemilik usaha ‘bersilantas angan’ saja. Sejahteranya pemilik perusahaan tak lepas dari peran buruh. Apalagi mereka hanya mengharapkan upah alakadarnya saja. Buruh rata-rata tak mencari kaya. Cukupmakan anak beranak sudahlah.

Kita berharap anggota dewan tetap pada posisi mewakili rakyat. Jangan sampai anggota dewan melupakan konstituennya. Dalam arti kata buruh jangan jadi pesuruh di tanah leluhurnya. Demikian, pulang maklum pada anggota dewan yang terhormat. *

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Akomodir Ekonomi Masyarakat, DPRD Sumbar Perdalam Komposisi Ranperda Perubahan APBD 2020

PADANG, KP- Guna mengakomodir kebutuhan masyarakat pada sektor ekonomi, DPRD Sumbar perdalam komposisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ketua DPRD Sumbar Supardi saat diwawancarai disela-sela rapat badan anggaran, Senin (28/9), mengatakan penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi covid-19 khususnya bagi UMKM dan koperasi belum […]