27 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

Bupati Gusmal Buka FGD Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

SOLOK, KP – Bupati Solok H. Gusmal, membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Solok, di Pangeran Beach Hotel Padang, baru-baru ini. Tampak hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Aswirman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok Muhammad Fanani, Asisten Koordinator Bidang Ekbangkesra Medison, Kepala SKPD terkait di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala cabang BPJS Ketenakerjaan Solok Muhammad Fanani, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Solok yang telah mendaftarkan para pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendapatkan jaminan sosial dari BPJS. “Hal ini merupakan kabar baik bagi kami karena seluruh pegawai non-ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Solok sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di luar Kabupaten Solok,” ujarnya.

Disebutkannya, hingga saat ini tercatat sudah seluruh OPD di Kabupaten Solok terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (untuk pegawai non-PNSnya). “Selama menjadi peserta kami telah membayarkan jaminan kematian 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp 250 juta dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 6 kasus dengan nominal kurang lebih Rp 14 juta,” terangnya.


Pihaknya menambahkan, saat ini telah diberikan kemudahan dengan adanya PP No 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non alam penyebaran Covid-19. Artinya diberi kemudahan dan kelonggaran kepada peserta terhitung Agustus 2020 hingga Januari 2021. Keringanan iuran diberikan sebesar 99 persen, sehingga iuran JKK menjadi 1 persen dari iuran nominal peserta JKK.

Sementara itu Bupati Solok, H. Gusmal menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Solok menyambut baik upaya peningkatan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Solok, dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara paripurna di Kabupaten Solok. Hal itu dimulai dari Non-ASN di SKPD, Wali Nagari dan perangkatnya serta dorongan kepada dunia usaha yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019.

“Di tahun 2019 lalu, kita sudah mendaftarkan sebanyak 1.817 peserta yang berasal dari 63 Instansi, dan untuk pemerintah nagari sudah mendaftarkan 33 wali nagari dan perangkatnya. Sehingga sisanya sebanyak 41 nagari dapat dilaksanakan pada 2021. Pemerintah daerah akan terus meningkatkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan ini secara bertahap,” tuturnya.

Dengan demikian jelasnya, semua tenaga kerja non-PNS di Kabupaten Solok terlindungi melalui program BPJS ketenagakerjaan. Di samping itu Bupati berharap kepada pimpinan BPJS ketenagakerjaan untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Solok, sehingga tujuan dibentuknya program BPJS ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Solok. (wan)