24 Juli 2021

HARIAN UMUM KORAN PADANG

Berani Menyampaikan, Santun Mengkritisi

DPRD Sumbar Minta Pemprov Kembali Buka Pusat Karantina

PADANG,KP- Dalam beberapa pekan terakhir angka positif covid-19 terus bertambah. Untuk itu DPRD Sumbar berharap agar Pemprov Sumbar kembali membuka beberapa pusat karantina yang sebelumnya dinonaktifkan.

Ketua DPRD Sumbar Supardi berharappembukaan pusat karantina tambahan itu dapat mengakomodir jumlah pasien covid-19 yang kian hari kian bertambah. Tempat karantina itu bisa dikhususkan untuk pasien berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG).

“Dengan terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif covid-19, bahkan dalam sehari mencapai angka 200 hingga 300 kasus, kami minta Pemprov Sumbar membuka kembali tempat-tempat karantina. Saat inihanya BPSDM Provinsi Sumbar dan Pusdiklat di Baso yang dijadikan tempat karantina. Pusdiklat Baso kan jauh itu, yang ada di Padang satu-satunya adalah BPSDM,” ujar Supardi, Selasa(29/9).

Selain membuka kembali pusat karantina, politisi Gerindra itu juga meminta pemprovmerekrut kembali tenaga kesehatan (nakes) untuk ditempatkan di rumah sakit rujukan, seperti RSUP M Djamil, RS Unand, SPH, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemprov yang menjadi rumah sakit rujukan. Sebab, saat rapat kerja terkait RAPBD perubahan yang digelar DPRD dengan OPD beberapa waktu laluterungkap fakta bahwa masih terjadi kekurangan nakes di Sumbar.

“Untuk masalah keterbatasan masker medis dan masalah insentif tim medis yang belum cair, kami minta ini betul-betul diperhatikan. DPRD tak ingintim medis dituntut bekerja maksimaltapi hak-hak mereka belum dicairkan,” kata anggota dewan dari dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota itu.

Lebih lanjut dikatakannya DPRD mendorong pemprov menganggarkan dana untuk pengembangan laboratorium swab yang saat ini dipimpin melalui Fasilitas Kedokteran Universitas Andalas. Menurut Supardi, harus ada pengembangan dari labor swab tersebut.

“Untuk menungggu hasil swab kan mulai lama itu, di swab hari ini tiga hari lagi hasilnya baru keluar. Kalau bisadi swab pagi, sore sudah keluar. Kita tak bisa juga menyalahkan labor yang sekarang dipimpin Pak Andanikarena mereka sudah kerja maksimal. Makanya harus ada pengembangan, apakah dalam bentuk penambahan alat dan lain sebagainya,” kata Supardi.

MASALAH ISOLASI MANDIRI

Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD Sumbar Nofrizon juga meminta Pemprov meninjau ulang kebijakan terkait pasien positif covid-19 diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal itu disampaikannya karena ada laporan bahwa pasien covid-19 terus mengalami peningkatandan mayoritas tertular dari pasien yang isolasi di rumah.

“Laporan yang kami terima, kasus positif baru itu mayoritas tertular dari mereka yang melakukan isolasi mandiri. Kami minta pemerintah daerah mengkaji ulang aturan ini. Hentikan isolasi mandiri, gantikan dengan karantina di rumah sakitatau sediakan tempat karantina khusus,” ujar Nofrizon.

Jika isolasi mandiri tetap dilanjutkan, sambungnya, sementara langkah yang ada terbukti tak efektif memutus mata rantai penyebaran covid-19, bukan tidak mungkin beberapa waktu ke depan angka kasus positif covid-19 di Sumbar semakin tak bisa ditekan.

“Tidak terukur pelaksanaannya kalau isolasi mandiri. Bisa saja mereka yang isolasi di rumah tersebut mencuri waktu bertemu dengan sanak famili atau keluarganya. Sekali lagi, saya ingatkan pemerintah agar mengkaji ulang aturan isolasi mandiri ini,” ucap politisi Partai Demokrat itu. (adv)