Pemkab dan DPRD Solok Tandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

SOLOK, KP – Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD Kabupaten Solok, Sabtu (26/9), menandatangani Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok.Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok itu dengan agenda Penyampaian Hasil Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Renaldo itu, turut dihadiri Bupati Solok H. Gusmal, Wakil Ketua DPRD Lucki Efendi dan Anggota DPRD Kabupaten Solok, unsur Forkopimda, Sekda Aswirman, Sekwan Suharmen dan Kepala SKPD Pemkab Solok serta lainnya.

Pada kesempatan itu, Laporan Hasil Pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang dibacakan anggota DPRD Kabupaten Solok Fraksi Gerindra, Arlon menyebutkan, maksud dan tujuan dilakukan Pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2021 adalah untuk menyepakati arah kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

Adapun hasil pembahasannya, di mana  pendapatan daerah tidak terjadi perubahan, yaitu sebesar Rp 1.147.852.748.921. Kemudian belanja KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 terjadi perubahan tetap sebesar Rp 1.172.852.748.921. Rekomendasi dari hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut bahwa setelah dilakukan Pembahasan terhadap Pendapatan dan Belanja pada semua SKPD dapat disepakati sebagaimana tertuang dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.

Karena subtansi KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 merupakan kebijakan umum daerah, maka jika terjadi perubahan pendapatan dalam waktu berjalan akan dilakukan penyesuaian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui aplikasi SIPD. Program/Kegiatan dalam KUA PPAS itu agar diselaraskan dengan Pencapaian Target RPJMD Kabupaten Solok 2016 hingga 2021 serta penyesuaian kebijakan Provinsi dan Nasional. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar mempersiapkan regulasi penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan nomenklatur kegiatan/subkegiatan yang belum tersedia dalam aplikasi SIPD untuk dimutakhirkan sesuai kewenangan Daerah.

Sementara itu Bupati Solok H. Gusmal, menyampaikan masukan dan saran yang disampaikan anggota Dewan agar kebijakan umum anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. “Dengan telah disepakatinya KUA PPAS Tahun Anggaran 2021, maka pada hakekatnya sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, Pemerintah Daerah dan DPRD mempunyai tanggung jawab untuk keberhasilan pembangunan daerah sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih baik,” terangnya.

Dikatakannya, mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Saat ini Kabupaten Solok telah memasuki Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh stakeholder untuk tetap menjaga suasana kondusif hingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada merupakan tanggungjawab kita semua,” sebutnya. 

Maka dari itu menurutnya, jangan sampai pelaksanaan pesta demokrasi yang menjadi hajat masyarakat, menjadi ajang perpecahan masyarakat. Pemilihan kepala daerah dalam suasana pandemi Covid-19 memiliki tantangan tersendiri bagi penyelenggara Pilkada. Sosialisasi perlu terus dimaksimalkan untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih.  “Harus menjadi perhatian kita bersama, bahwasanya keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Untuk itu, pelaksanaan Pilkada sesuai penerapan protokol kesehatan,” tuturnya.

Lanjutnya, penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Daerah. Upaya tersebut bertujuan menjamin pemenuhan hak masyarakat atas perlindungan kesehatan. Sebagai upaya menjamin pemenuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan sinergitasnya dengan keberlangsungan kegiatan sosial budaya dan perekonomian Kabupaten Solok, maka dibutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).

Menurut Bupati, Payung Hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dan penerapan disiplin atas protokol kesehatan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Serta Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Solok.

Payung hukum tersebut kata Bupati, dimaksudkan bukan untuk mengekang masyarakat, akan tetapi menggugah kesadaran masyarakat dengan ketegasan, demi kepentingan bersama. Aturan tersebut mengatur bahwasanya masyarakat berkewajiban melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Bagi semua pihak, baik secara perorangan, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab fasilitas umum yang mengabaikan pelaksanaan protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi. Di antaranya berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), penghentian sementara operasional usaha dan pencabutan izin usaha.

Sementara itu berdasarkan rilis informasi Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Sumbar tanggal 24 September 2020, untuk Kabupaten Solok terjadi penambahan 7 kasus terkonfirmasi positif. Sehingga total kasus positif di Kabupaten Solok sebanyak 122 orang. Dari total tersebut, 60 orang di antaranya sudah dikonfirmasi sembuh dan 3 orang meninggal dunia. (wan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pelaksanaan ‘SUBP’ di Kabupaten Solok Terhalang Covid-19

Sel Sep 29 , 2020
SOLOK, KP – Bupati Solok, H. Gusmal berharap agar seluruh SMP di Kabupaten Solok sudah berbasis pesantren pada tahun 2025 nanti. “Ya, Bupati sangat berharap agar seluruh SMP dan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Solok nantinya menerapkan Sekolah Umum Berbasis Pesantren (SUBP),” sebut Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Nila Kusumawati, […]